DEPOK – Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang digulirkan pemerintah pusat melalui KemenPAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) disoroti anggota DPRD Kota Depok.

Sejumlah anggota legislatif berharap dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 terkait peluang seleksi dan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK, tidak tumpang tindih dan menimbulkan kecemburuan bagi tenaga honorer.

Diketahui, aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi berbagai kalangan. Dengan menjadi payung hukum bagi mekanisme berbasis merit untuk merekrut para profesional, masuk ke dalam birokrasi dengan batas usia pelamar yang lebih fleksibel dibanding CPNS, di antaranya para diaspora dan profesional swasta. PPPK dapat mengisi Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tertentu sesuai kompetensi masing-masing.

Anggota Komisi D DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Moh. Hafid Nasir mengaku, meski dirinya belum membaca aturan teknisnya seperti apa, namun seharusnya pasca penandatantangan PP tersebut, juklak juknisnya dibahas di KemenPAN-RB dan BKN.

“Diharapkan implementasi PP Nomor 49 tahun 2018 ini tidak tumpang tindih dengan keberadaan tenaga honorer,” kata Hafid kepada Radar Depok, Selasa (22/1).

Hafid melanjutkan, banyak tenaga kerja dengan keahlian tinggi tidak bisa melamar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), karena sudah lewat dari batas usia pelamar PNS.

“PP ini harus tegas mengatur peluang itu, bahwa mereka sifatnya kontraktual tidak terus menerus. Sepanjang dibutuhkan pemerintah karena keahliannya seperti dokter spesialis, dan bidang lain yang jarang dimiliki banyak orang,” ucap pria yang menjabat sebagai Ketua DPD PKS Depok ini.

Di sisi lain Hafid berharap, kebijakan tersebut tidak dipolitisasi. Karena kebijakan moratorium belum dicabut, kemudian pemerintah butuh tenaga profesional yang secara usia sudah lebih dari 35 tahun. Maka perlu diajukan formasi SDM oleh setiap dinas.

“Khusus Guru yang akan direkrut melalui proses rekrutmen PPPK tidak boleh memunculkan kecemburuan dengan regulasi yang sudah ada, sehingga aturan teknis melalui permen PAN-RB harus jelas,” tegas Hafid.

Anggota Komisi D DPRD Kota Depok dari Fraksi PAN, Lahmudin Abdullah menilai, PP Nomor 49 Tahun 2018 terkait peluang seleksi dan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK ini merupakan program pusat yang nantinya akan diserahkan ke kabupaten/kota masing-masing. “Saya pribadi support, semoga Kota Depok juga memberikan ruang untuk rekrut PPPK,” kata Lahmudin kepada Radar Depok.

Untuk persyaratan, sambung Lahmudin, sudah pasti ada dan menyesuaikan formasi yang dibutuhkan. Sedangkan gaji akan disesuaikan kemampuan Daerah. “Dilihat dulu kemampuan anggaran dari tiap kabupaten/kota itu sendiri nantinya,” ujarnya.

Ditanya, terkait program tersebut bermuatan politis atau tidak lantaran menjelang Pemilu 2019, Lahmudin mengatakan, hal itu tergantung kepada tiap orang menyikapinya. “Tergantung cara menyikapinya, buat saya ini bagus,” ucap Lahmudin.

Terpisah, Anggota Komisi D DPRD Kota Depok dari Fraksi PDI Perjuangan, Sahat Farida Berlian mengatakan, rekrutmen PPPK ada di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang tugas ASN. Jadi mereka masuk ASN, hanya saja tidak mendapatkan uang pensiun seperti ASN.

“Hak-hak yang akan didapatkan sama, mulai dari gaji pokok, tunjangan dan lainnya. Hanya tidak mendapatkan pensiun. Namun, bagi saya, uang pensiun dapat disiasati dengan BPJS Ketenagakerjaan atau Taspen, inikan tawaran yang masih terus disosialisasikan,” kata Sahat kepada Radar Depok.

Terkait persyaratan khusus untuk rekrutmen, lanjut Sahat, untuk persyaratan umum saja sudah cukup berat, seperti lamanya masa mengajar. Meski begitu, rekrutmen PPPK ini sangat bagus karena PPPK digaji setara dengan ASN.

“Karena kebutuhannya sama, sama-sama makan nasi, harus bayar sekolah anak dan lainnya. Jadi kecemburuan sosial dimananya, saya tidak melihat potensi itu. Justru ini menjadi lebih baik, harusnya menjadi pemicu,” terangnya.

Saat ditanya apakah rekrutmen PPPK ini bermuatan politis, Sahat menilai, ketika menjelang Pemilu pasti apa saja akan dikait-kaitkan dengan politik. Menurutnya yang utama adalah meningkatkan kesejahteraan para guru honorer, dimana hal tersebut terus diperjuangkan Komisi D DPRD Kota Depok. “Untuk penambahan insentif kesejahteraan guru-guru honorer yang ada di sekolah,” imbuhnya.

Sahat mengatakan, berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok untuk guru-guru honorer yang direkrut juga melalui beberapa tahapan, seperti wawancara, tes psikologis dan lainnya.

“Ini yang harus diperketat, sebab jangan karena kekurangan guru, asal saja merekrut. Kita sudah punya pelajaran lah dengan guru yang asal rekrut. Tolong perhatikan guru-guru sesuai basis akademik mereka,” pungkasnya. (cky)