KURSUS: Direktur DEEP, Yusfitriadi saat menjadi narasumber dalam agenda Kursus Kilat di kantor sekretariat DEEP. Foto : RICKY/RADAR DEPOK
KURSUS: Direktur DEEP, Yusfitriadi saat menjadi narasumber dalam agenda Kursus Kilat di kantor sekretariat DEEP. Foto : RICKY/RADAR DEPOK

Sebagai lembaga independen, Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) terus melalukan pengawasan terhadap jalannya pesta demokrasi, salah satunya terkait Tabloid Indonesia Barokah yang tengah diperbincangkan politisi dan masyarakat Jabar.

Laporan : Ricky Juliansyah

Tidak sampai hitungan 100 hari lagi, tahapan pungut hidung pada pemilu 2019 akan segera digelar. Dinamika dan dialektika politik ditengah-tengah masyarakatpun semakin hingar bingar, bahkan menunjukan suhu politik yang tidak hanya sekedar hangat tapi sudah memanas.

Kondisi ini tidak lepas dari tingkah para actor politik yang terkadang tidak mampu menahan diri sehingga menimbulkan berbagai kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.

Sudah beberapa hari ini, hingar bingar politik menjelang Pemilu 2019 dihebohkan dengan beredarnya Tabloid Indonesia Barokah, di hampir seluruh Kabupaten/Kota di Jabar, bahkan sangat mungkin juga beredar di propinsi-propinsi lain.

Menurut Direktur DEEP, Yusfitriadi, Tablod tersebut ditafsirkan oleh sebagian masyarakat memuat konten yang mendiskriditkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Persepsi masyarakat yang lain beredarnya tabloid tersebut, merupakan bentuk kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diedarkan ke tempat-tempat ibadah, lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang menilai tabloid tersebut mengandung isi SARA.

Dengan berbagai tafsir tersebut, pada akhirnya menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.

“Sebaiknya masyarakat melaporkan beredarnya Tabloid tersebut kepada penegak hukum pemilu yaitu Bawaslu terdekat dan pihak kepolisian, ketika beredarnya tabloid tersebut sudah mengganggu dan membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat,” kata Yusfitriadi.

DEEP juga meminta kepada seluruh Stakeholder pemilu untuk berhenti memproduksi dan menyebarkan content kampanye negatif dan Kampanye Hitam dalam media apapun, yang bias memprovokasi dan membuat kondisi masyarakat tidak kondusif.

“Penyebaran kampanye negatif dan kampanye hitam berpotensi dikembangkan oleh orang-orang tidak bertanggungjawab untuk mengganggu dan membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat,” ucap kang Yus. (*)