Foto : RAMA SAKTI/RADAR DEPOK USULAN UNTUK 2020: Ketua LPM Tirtajaya, Iriansyah (berdiri) menyampaikan beberapa program, termasuk realisasi pembangunan di tahun 2018, dalam kegiatan Musrenbang, Sabtu (19/1).
Foto : RAMA SAKTI/RADAR DEPOK
USULAN UNTUK 2020: Ketua LPM Tirtajaya, Iriansyah (berdiri) menyampaikan beberapa program, termasuk realisasi pembangunan di tahun 2018, dalam kegiatan Musrenbang, Sabtu (19/1).

TIRTAJAYA – Kurun tahun 2018, realisasi pembangunan infrastruktur di Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, cukup melesat. Data LPM Kelurahan Tirtajaya, pembangunan atau perbaikan jalan tinggal menyisakan dua persen. Sementara penataan drainase tersisa 15 persen.

Tahun ini LPM Tirtajaya akan memfokuskan penataan drainase, bidang ekonomi, sosial. dan budaya dari pagu anggaran yang dialokasikan untuk kelurahan sebesar Rp2 miliar.

“2018 kemarin realisasi Rp6 miliar lebih. Sumbernya dari APBD, aspirasi dewan, dan usulan ke dinas,” kata Ketua LPM Tirtajaya, Iriansyah saat menyampaikan sambutan di kegiatan Musrenbang, Sabtu (19/1).

Sedangkan tahun 2019, dari data yang dimiliki Iriansyah, anggaran yang bakal didapat Kelurahan Tirtajaya sebesar Rp4,5 miliar. “Memang turun pak, karena sudah selesai (pembangunan dan penataan jalan). Ya artinya penataan wilayah tinggal beberapa persen,” katanya.

Di hadapan sejumlah anggota DPRD Depok dapil Kecamatan Sukmajaya, perwakilan kecamatan, dan Bappeda, Iriansyah mengusulkan adanya dorongan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar Jalan Raya KSU yang merupakan jalur provinsi dilakukan penataan secara maksimal.

“Selama ini hanya tambal sulam, nggak efektif. Musim hujan sudah rusak lagi. Kiranya bisa disampaikan ke provinsi supaya jalan dibetonisasi. Itu kan sudah diperbelar,” katanya.

Kemudian Iriansyah mengusulkan supaya pembangunan sekolah dasar negeri (SDN) segera terealisasi. Mengingat  SD negeri yang hanya satu dan tidak dapat menampung banyak siswa.

“Yang sekarang ada SDN Sukmajaya 1. Itu pun sudah overload. Jumlah siswa 567, kegiatan belajar harus dibagi pagi dan siang. Tiap Musrenbang ini selalu sampaikan, tapi belum terealisasi,” sambungnya.

Untuk pelayanan kesehatan, Iriansyah juga menyampaikan dibangunnya puskesmas. Puskesmas pembantu yang hanya melayani masyarakat satu hari dalam seminggu, kurang efektif.

“Kan repot kalau ada warga yang sakit, masak harus nunggu hari Kamis pelayanan puskesmas,” ujarnya.

Mendengar usulan Ketua LPM Tirtajaya ini, terutama pembangunan SD negeri dan puskesmas, anggota DPRD Depok, Azhari mengatakan jika persoalan utama adalah pengadaan tanah.

“Masalah tanah menjadi momok pemerintah kota. Gini, misalnya tahun ini kita anggarkan per meter Rp3 juta, nah tahun depan harga tanah nggak tahunya naik Rp4 juta. Perlu kita anggarkan ulang lagi,” kata anggota Fraksi PAN ini.

Jalan satu-satunya, kata Azhari, yakni mencari lahan fasos-fasum. Maka tugas pemerintah kota untuk melakukan lobi ke pihak pengembang Grand Depok City (GDC).

“Di sini kan lahan fasos-fasum banyak, bisa dicari. Bicarakan dengan GDC,” kata Azhari.

Rachmin Siahaan, anggota Fraksi PDI Perjuangan, mengingatkan kepada masyarakat yang belum memiliki data kependudukan untuk segera membuat. Jangan sampai ketika suatu hari ada keperluan, baru mengurus administrasi kependudukan.

“Banyak masyarakat yang seperti itu, pas mau umrah atau haji perlu akta kelahiran, kartu keluarga, harus ada kan. Ini saya sampaikan karena saya di Komisi A DPRD yang membidangi pemerintahan. Jadi memang tugas dan kewajiban saya mengingatkan,” kata Rachmin. (ram)