Hetifah Sjaifudian

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

 

JAKARTA – Guna mendongkrak lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang unggul, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) lebih giat dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Dorongan itu muncul dari Komisi X DPR RI, komisi yang membidangai pendidikan.

“Komisi X juga mengingatkan kembali kepada Mendikbud untuk menindaklanjuti secara sungguh-sungguh rekomendasi Panja Sarana Prasarana, Panja Evaluasi Dikdasmen, dan Panja Standar Nasional Dikdasmen,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian.

 Menurutnya, perlu dilakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait penyelesaian permasalahan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini agar pelaksanaan K-13 selesai pada tahun 2019.

Kemdikbud berencana akan merevitalisasi sebanyak 350 SMK pada 2019. Jumlah tersebut lebih banyak ketimbang tahun ini yang sebanyak 219 SMK. Program percepatan peningkatan kualitas tersebut akan menghabiskan dana sekitar Rp1 triliun.

Direktur Pembinaan SMK, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud, M. Bakrun mengatakan, kebutuhan dana tersebut dihitung berdasarkan kebutuhan revitalisasi pada bidang infrastruktur.

Antara lain untuk membangun laboratorium, teaching factory, ruang kelas baru dan peralatan pendukung kegiatan praktik dan belajar. Menurut dia, setiap sekolah akan mendapat dana berbeda tergantung kebutuhan masing-masing.

Ia mencontohkan, untuk merevitalisasi SMK jurusan animasi, biaya yang dibutuhkan sekitar Rp3-5 miliar. Sedangkan untuk jurusan kemaritiman tak kurang dari Rp15 miliar.

Pemerintah memprioritaskan 5 jurusan yang akan direvitalisasi, yakni maritim, pariwisata, pertanian, industri kreatif dan teknologi. “Sesuai dengan program Nawacita presiden,” ucap Bakrun.

Kendati demikian, karena kesiapan fiskal negara yang terbatas, dana revitalisasi untuk setiap SMK pada tahun depan tak akan mencapai puluhan miliar per sekolah. Bakrun mengaku masih menghitung besaran insentif yang akan digelontorkan kepada masing-masing SMK.

“Kami juga terus berusaha mengajak dunia usaha dan industri untuk mau membantu program ini. Saat ini, partisipasi dunia usaha dan industri yang konkret bantu seperti membangun laboratorium masih di bawah 10 persen dari total 13.900 SMK,” katanya.

Selain itu, terkait Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, ia menanyakan akses bagi penyandang disabilitas dan daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T).

“Saya menanyakan sejauh mana mereka yang memiliki keterbatasan bisa diberikan kuota sistem zonasi, karena kan sekarang semua sistem zonasi. Kemudian, untuk daerah 3T saya berharap adanya pengalokasian dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang bisa bermanfaat untuk mereka dengan misalnya pemenuhan sarpras,” jelasnya. (ram/net)