DEPOK – Kementerian Agama tahun ini kembali memberlakukan kebijakan pelimpahan nomor porsi bagi jamaah wafat. Kebijakan ini, kali pertama diterapkan tahun lalu, melalui Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 174 Tahun 2018.

Koordinator Pelaksanaan Haji Kementerian Agama (Kemenag) Kota Depok, Fauzan menyebutkan, pelimpahan porsi jamaah haji wafat merupakan regulasi yang baru dimulai pada musim haji tahun lalu 1439 H/2018 M dan pemberlakuannya bersifat nasional.

Sementara terkait jamaah haji yang masuk dalam regulasi itu, adalah jamaah haji yang berhak lunas atu dinyatakan masuk pada tahun tersebut akan tetapi wafat sebelum diberangkatkan ke tanah suci.

“Periode waktu jamaah haji wafat yang berhak dilimpahkan porsinya kepada wahli waris. Akan diberangkatkan pada tahun yang sama, jika penyelesaian dokumen hajinya bisa dikejar. Tetapi kalau tidak maka berangkat tahun selanjutnya,” tutur Fauzan kepada Radar Depok.

Namun, penerapan regulasi tersebut di tahun ini Kemenag Depok masih menunggu edaran Kemenag Pusat, dalam hal ini Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

“Nantinya ahli waris harus dibuktikan dengan keterangan ahli waris, dan identitas hubungan keluarga seperti buku nikah dan akte lahir. Atau di antara yang berhak adalah suami, istri, anak, atau menantu,” tegas Fauzan.

Senada, Kasi Haji Kemenag Kota Depok, Hasan Basri menambahkan, persiapan musim haji di tahun 2019 terus dilakukan Kemenag. Hal ini merupakan salah satu pelayanan masyarakat di bidang pelaksanaan ibadah haji, mulai dari informasi hingga proses haji.

Diketahui, sampai saat ini jamaah mandiri atau jamaah yang tidak tergabung dalam KBIH jumlahnya kurang lebih mencapai 700 jamaah, sedangkan dari KBIH mencapai seribu jamaah. “Jadi, untuk menyampaikan informasi tidak ada kesulitan, karena informasi kami delegasikan kepada KBIH terkait. Tapi untuk yang mandiri perlu ekstra,” ucap Hasan kepada Radar Depok.

Kendala yang dihadapi Kemenag, jamaah mandiri yang terdaftar di tahun 2012 ada yang sudah berganti nomor handphone dan rumahnya pindah. Pada akhirnya, untuk menyampaikan informasi tersebut mengambil terobosan lewat surat edaran dan kantor pos.

“Kami juga terus mengomunikasikan soal pembuatan paspor, karena banyak juga yang belum. Namun, yang kami himpun bersama Imigrasi saat ini sudah dibuatkan kurang lebih 600 paspor di tahap pertama,” terang Hasan.

Karena masih banyak yang belum membuat paspor, maka pihaknya dengan Imigrasi akan melanjutkan ke tahap kedua. Tahap ini bakal sampai pada 31 Januari mendatang. Selanjutnya penyampaian pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji, ini sudah dilakukan di setiap puskesmas dengan dinas kesehatan. Saat ini Kecamatan Limo dan Cinere yang bergabung, sementara kecamatan lainnya sudah bisa mandiri.

“Total jamaah haji yang sudah terdaftar ke Kemenag hingga 2019 ini mencapai 30.000 jamaah. Belum ada penambahan kuota lagi. Di Depok hanya 1.708 jamaah yang akan diberangkatkan tahun ini,” ucap Hasan.

Selain itu, pelayanan rekam jejak biometrik masih terus disosialisasikan. Dan ia mengaku, rekam tersebut merupakan satu hal yang cukup menyulitkan jamaah. ”Karena biomterik ini tidak semua daerah punya untuk itu, belum semua memahami itu, baru ada di kota besar. Bagi jamaah yang sangat jauh sulit,” ujar Hasan.

Terpisah, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Muhajirin Yanis mengaku kebijakan tersebut dilanjutkan, karena mendapatkan sambutan cukup baik dari masyarakat. Untuk itu, ia berharap, publik bisa memahami aturan dan persyaratannya dengan cermat.

“Pelimpahan nomor porsi ini hanya bagi jamaah haji yang wafat, setelah ditetapkan berhak melunasi BPIH atau akan berangkat pada tahun berjalan,” kata Yanis.

Kemenag akan merilis jamaah yang berhak melunasi BPIH 1440H/2019M, setelah ada ketetapan kuota haji dan besaran biaya haji. Jika setelah diumumkan, ada jemaah yang wafat, nomor porsinya bisa dilimpahkan kepada yang berhak. Batas akhir proses pelimpahan nomor porsi jamaah wafat adalah pemberangkatan kloter terakhir dari Tanah Air pada musim haji tahun berjalan.

“Pelimpahan nomor porsi bukan warisan. Namun, mereka yang dapat menggantikan atau menerima pelimpahan nomor porsi jamaah wafat harus keluarga baik istri, suami, anak, atau menantu,” tegasnya.

Ketentuan lainnya, lanjut Yanis, dalam proses pengajuan pelimpahan nomor porsi jamaah wafat, pihak keluarga harus melampirkan sejumlah dokumen, yaitu: surat kematian, bukti setoran awal BPIH, surat kuasa pelimpahan, surat tanggung jawab mutlak, bukti identitas. “Mereka yang akan menerima pelimpahan, minimal berusia 18 tahun atau sudah menikah,” ujarnya.

“Persyaratan yang sudah lengkap diajukan ke Kemenag Kabupaten/Kota untuk diveifikasi dan diajukan ke Kanwil Kemenag Provinsi. Pihak Kanwil lalu akan membuat rekomendasi untuk diusulkan persetujuan dari Direktur Jenderal,” tambah mantan Sekretaris Ditjen PHU ini.

Setelah disetujui Dirjen PHU, jamaah penerima limpahan nomor porsi harus datang ke Subdit Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler untuk proses pendaftaran dan input data biometrik. “Berikutnya, nanti akan diterbitkan SPPH (Surat Permohonan Pergi Haji) baru sebagai pengganti dengan menggunakan nomor porsi jamaah yang wafat,” tandasnya.

Yanis menambahkan, jamaah yang menerima pelimpahan porsi tidak otomatis berangkat haji pada tahun berjalan itu juga. Sebab, keberangkatan itu juga disesuaikan dengan kesiapan jamaah untuk berangkat haji. Selain itu, keberangkatan juga bergantung pada ketersediaan waktu penyiapan dokumen perjalanan haji.

“Jika tidak berangkat tahun berjalan, proses keberangkatannya bisa dipersiapkan pada tahun berikutnya,” ujarnya.

Sejak kali pertama diberlakukan pada 2018, Subdit Pendaftaran dan Pembatalan Jemaah Haji Reguler mencatat terdapat 563 orang yang mengajukan pelimpahan nomor porsi. Sementera pada musim haji 1439H/2018M, Kemenag sudah memberangkatkan 166 orang. Sisanya, jika memungkinkan akan diberangkatkan tahun ini atau tahun berikutnya.  (gun/viv/**)