DEPOK – Kementerian Agama tahun ini kembali memberlakukan kebijakan pelimpahan nomor porsi bagi jamaah wafat. Kebijakan ini, kali pertama diterapkan tahun lalu, melalui Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 174 Tahun 2018.

Koordinator Pelaksanaan Haji Kemenag Kota Depok, Fauzan menyebutkan, pelimpahan porsi jamaah haji wafat merupakan regulasi yang baru dimulai pada musim haji tahun lalu 1439 H/2018 M dan pemberlakuannya bersifat nasional

Sementara terkait jemaah haji yang masuk dalam regulasi tersebut adalah jemaah haji yang berhak lunas / atau dinyatakan masuk pada tahun tersebut akan tetapi wafat sebelum diberangkatkan ke tanah suci. Dalam regulasi tersebut dijelaskan periode waktu jemaah haji wafat yang berhak dilimpahkan porsinya kepada ahli waris,,

Adapun ahli waris tersebut akan diberangkatkan pada tahun yang sama jika sekiranya waktu penyelesaian dokumen hajinya bs dikejar namun jika tidak maka akan diberangkatkan pada tahun selanjutnya,,

Terkait penerapan regulasi tersebut ditahun ini kami masih menunggu edaran dari Kemenag Pusat dalam hal ini edaran Ditjend Penyelenggaraan Haji dan Umrah

[22/1 21:40] Fauzan Kemenag Depok: Yang dapat menggantikan adalah ahli waris yang dibuktikan dengan keterangan ahli waris dan identitas hubungan keluarga seperti buku nikah dan akte lahir,,,

Atau dalam kata lain diantara yang berhak adalah suami/ istri,  anak atau menantu

Kasi Haji Kemenag Hasan Basri

persiapan musim haji  tahun 2019 Kantor Kemenag Kota Depok merupakan salah satu pelayan masyarakat di bidang pelaksanaan ibadah haji sudah mempersiapkan dengan berbagai informasi yang terkait dengan pelaksanaan haji.

Sampai saat ini jamaah yang mandiri atau jamaah yang tidak tergabung dalam KBIH itu jumlahnya mencapai kurang lebih 700 jamaah, sedangkan dari KBIH mencapai 1.000 jamaah. Jadi untuk menyampaikan informasi tidak ada kesulitan, karena informasi tersebut langsung kami delegasikan kepada KBIH terkait. Tetapi untuk yang mandiri ini merupakan bagian dari pelayanan yang harus diberikan secara maksimal kepada jamaah. Dengan banyaknya jamaah mandiri, kemenag mengalami beberapa kendala, terutama mereka yang terdaftar di tahun 2012 otomatis mungkin sekrang ada nomor hp yang berganti, rumahnya pindah, jadi untuk menyampaikan informasi tersebut mengambil terobosan melalui surat edaran melalui kantor pos.

karena kalau melalui hp jarang nyambung..

Pihaknya juga terus mengomunikasikan soal pembuatan paspor atau banyak jugaa yang belum. Bahkan yang kami himpun bersama imigrasi saat ini sudah dibuatkan kurang lebih 600 paspor (tahap pertama).

Melihat dari masih banyak yang belum maka kami bekerjasama dengan Imigrasi untuk dilanjutkan ke tahap kedua. Dan tahap 2 ini akan sampai pada tanggal 31 Januari. Selanjutnya penyampaian pemeriksaan kesehatan, ini sudah dilakukan di setiap puskesmas yang ada di wilayah Kota Depok, bekerjasama dengan dinas kesehatan, dan sampai saat ini Keamatan Limo dan Cinere yang bergabung, kecamatan lainnya sudah bisa mandiri untuk pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji.

Total jamaah haji yang sudah terdaftar hingga 2019 ini mencapai 30.000 jamaah. Di 2019 ini belum ada penambahan kuota, di depok ini hanya 1.708 orang itu kuota yang akan diberangkan di tahun ini.

Informasi terbarunya yaitu pemerintah akan memberikan satu pelayanan menu para jamaah selama di Mekah dan Madinah. Kemudian pelayanan rekam jejak biometrik, ini merupakan satu hal yang cukup menyulitkan. Karena biomterik ini tidak semua daerah punya untuk itu, dan belum semua memahami itu, dan baru ada di kota besar. Bagi jamaah yang sangat jauh sulit untuk emlakukan itu.

Imbauan kemenag bagi calon jamaah haji, berhati-hati untuk mendaftar melalui travel atau pun biro perjalanan yang dikhawatirkan menjerumuskan calon jamaah.

Pelimpahan porsi jemaah haji wafat merupakan regulasi yang baru dimulai pada musim haji tahun lalu 1439 H/ 2019 M dan pemberlakuannya bersifat nasional

Sementara terkait jemaah haji yang masuk dalam regulasi tersebut adalah jemaah haji yang berhak lunas / atau dinyatakan masuk pada tahun tersebut akan tetapi wafat sebelum diberangkatkan ke tanah suci. Dalam regulasi tersebut dijelaskan periode waktu jemaah haji wafat yang berhak dilimpahkan porsinya kepada ahli waris,,

Adapun ahli waris tersebut akan diberangkatkan pada tahun yang sama jika sekiranya waktu penyelesaian dokumen hajinya bs dikejar namun jika tidak maka akan diberangkatkan pada tahun selanjutnya,,

Terkait penerapan regulasi tersebut ditahun ini kami masih menunggu edaran dari Kemenag Pusat dalam hal ini edaran Ditjend Penyelenggaraan Haji dan Umrah

[22/1 21:40] Fauzan Kemenag Depok: Yang dapat menggantikan adalah ahli waris yang dibuktikan dengan keterangan ahli waris dan identitas hubungan keluarga seperti buku nikah dan akte lahir,,,

Atau dalam kata lain diantara yang berhak adalah suami/ istri,  anak atau menantu

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Muhajirin Yanis mengaku kebijakan tersebut dilanjutkan, karena mendapatkan sambutan cukup baik dari masyarakat. Untuk itu, ia berharap, publik bisa memahami aturan dan persyaratannya dengan cermat.

“Pelimpahan nomor porsi ini hanya bagi jemaah haji yang wafat, setelah ditetapkan berhak melunasi BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) atau akan berangkat pada tahun berjalan,” kata Yanis.

Kementerian Agama akan merilis jemaah yang berhak melunasi BPIH 1440H/2019M, setelah ada ketetapan kuota haji dan besaran biaya haji. Jika setelah diumumkan, ada jemaah yang wafat, nomor porsinya bisa dilimpahkan kepada yang berhak. Batas akhir proses pelimpahan nomor porsi jemaah wafat adalah pemberangkatan kloter terakhir dari Tanah Air pada musim haji tahun berjalan.

“Pelimpahan nomor porsi bukan warisan. Namun, mereka yang dapat menggantikan atau menerima pelimpahan nomor porsi jemaah wafat harus keluarga baik istri, suami, anak, atau menantu,” tegasnya.

Ketentuan lainnya, lanjut Yanis, dalam proses pengajuan pelimpahan nomor porsi jemaah wafat, pihak keluarga harus melampirkan sejumlah dokumen, yaitu: surat kematian, bukti setoran awal BPIH, surat kuasa pelimpahan, surat tanggung jawab mutlak, bukti identitas.

“Mereka yang akan menerima pelimpahan, minimal berusia 18 tahun atau sudah menikah,” ujarnya.

“Persyaratan yang sudah lengkap diajukan ke Kemenag Kabupaten/Kota untuk diveifikasi dan diajukan ke Kanwil Kemenag Provinsi. Pihak Kanwil lalu akan membuat rekomendasi untuk diusulkan persetujuan dari Direktur Jenderal,” tambah mantan Sekretaris Ditjen PHU ini.

Setelah disetujui Dirjen PHU, jemaah penerima limpahan nomor porsi harus datang ke Subdit Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler untuk proses pendaftaran dan input data biometrik. “Berikutnya, nanti akan diterbitkan SPPH (Surat Permohonan Pergi Haji) baru sebagai pengganti dengan menggunakan nomor porsi jemaah yang wafat,” tandasnya.

Yanis menambahkan, jemaah yang menerima pelimpahan porsi tidak otomatis berangkat haji pada tahun berjalan itu juga. Sebab, keberangkatan itu juga disesuaikan dengan kesiapan jemaah untuk berangkat haji. Selain itu, keberangkatan juga bergantung pada ketersediaan waktu penyiapan dokumen perjalanan haji.

“Jika tidak berangkat tahun berjalan, proses keberangkatannya bisa dipersiapkan pada tahun berikutnya,” ujarnya.

Sejak kali pertama diberlakukan pada 2018, Subdit Pendaftaran dan Pembatalan Jemaah Haji Reguler mencatat terdapat 563 orang yang mengajukan pelimpahan nomor porsi. Sementera pada musim haji 1439H/2018M, Kemenag sudah memberangkatkan 166 orang. Sisanya, jika memungkinkan akan diberangkatkan tahun ini atau tahun berikutnya.  (viv/net/gun)