AKAN DINAIKAN  : Pemukiman padat penduduk yang berada di kawasan Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji. Pemerintah Kota Depok akan menaikkan pajak air tanah di tahun 2019 ini, khususnya ditujukan kepada apartemen, rumah mewah, tempat usaha, mal, dan hotel. Foto : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
AKAN DINAIKAN  : Pemukiman padat penduduk yang berada di kawasan Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji. Pemerintah Kota Depok akan menaikkan pajak air tanah di tahun 2019 ini, khususnya ditujukan kepada apartemen, rumah mewah, tempat usaha, mal, dan hotel. Foto : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

DEPOK–Tempat usaha, apartemen, hotel, mal, dan rumah mewah yang sering menggunakan air tanah siap-siap bayar lebih. Tahun ini Pemkot Depok bakal menerapkan kenaikan pajak air tanah. Kebijakan ini diberlakukan menyusul turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Depok.

Walikota Depok, Mohammad Idris mengatakan, kenaikan pajak air tanah dilakukan, karena banyak ditemukan pengembang usaha di Kota Depok yang menyalahkan aturan pemakaian air tanah. Untuk itu, pihaknya juga akan memperketat perizinan membangun usaha.

“Kami tengah mengkaji kenaikkan pajak air tanah yang selama ini disedot tanpa ada pengolahan yang jelas di lokasi tersebut,” kata Idris kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Walikota menganggap, pendapatan yang dihasilkan dari sektor pajak air tanah terlalu rendah. Dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia. Terhitung, pajak air tanah di Kota Depok hanya Rp500 rupiah per meter kubik perhari. “Jauh berbeda pajaknya, ada yang satu daerah perharinya Rp30 ribu, kalau Depok sangat minim,” terangnya.

Dengan dinaikkan pajak tersebut para pemilik sumur akan berpindah ke air PDAM. Karena, lanjut Idris, masyarakat Kota Depok masih terbilang sangat minim yang menggunakan air PDAM. Dalam waktu dekat, pihaknya segera mengeluarkan Peraturan Walikota tentang kewajiban menggunakan air PDAM berserta sanksi. “Sanksinya masih dalam tahap kajian, kita mau sediakan sarana dan prasarananya terlebih dahulu,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Nina Suzana membenarkan, pada 2019 akan menaikkan pajak air tanah bagi pelaku usaha dan rumah mewah di Kota Depok.  Saat ini, tahapan teknis masih dalam proses pembahasan.

“Sekarang lagi dibahas juga bersama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Barat. Dan ini upaya kita dalam menaikkan PAD pada 2019 ini, ujarnya.

Nina menyebutkan, PAD Kota Depok dari pajak tanah tidak pernah mencapai target. Pada 2018, pajak hanya mencapai Rp1,8 Miliar pertahun, berasal dari beberapa pos pajak lainnya, seperti Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (PPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak restoran dan pajak reklame.

“Dalam waktu dekat kami akan beritahu jumlah besaran kenaikan yang diberlakukan pada tahun ini,” tutup Nina. (san)