SINERGI: Walikota Depok, Mohamad Idris (tiga kanan) menyerahkan plakat kepada Anggota Komisi X DPR RI, Nuroji (tiga kiri). Didampingi Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna (dua kanan), Sekretaris Daerah Kota Depok, Hardiono (paling kanan), Wakil Ketua Komisi X DPR RI, M. Fikri Faqih (dua kiri) dan Dewan Pendidikan Kota Depok, Hafid Nasir (kiri), usai Kunjungan Kerja di Balaikota Depok, Selasa (22/1). Foto : SANI/RADAR DEPOK
SINERGI: Walikota Depok, Mohamad Idris (tiga kanan) menyerahkan plakat kepada Anggota Komisi X DPR RI, Nuroji (tiga kiri). Didampingi Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna (dua kanan), Sekretaris Daerah Kota Depok, Hardiono (paling kanan), Wakil Ketua Komisi X DPR RI, M. Fikri Faqih (dua kiri) dan Dewan Pendidikan Kota Depok, Hafid Nasir (kiri), usai Kunjungan Kerja di Balaikota Depok, Selasa (22/1). Foto : SANI/RADAR DEPOK

DEPOK – Walikota Depok Mohammad Idris menerima kunjungan kerja Komisi X DPR RI. Di hadapan Komisi X DPR RI, Mohammad Idris membahas sejumlah potensi pada bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata yang dimiliki Depok.

“Angka partisipasi murni untuk jenjang sekolah menengah di Depok mencapai 76 persen. Selain itu Pemkot Depok juga sudah memberikan bantuan sosial siswa rawan DO, maupun memberikan dana bagi peningkatan kesejahteraan guru honorer dan swasta,” kata Idris usai membuka dialog Kunker Spesifik Komisi X DPR RI di aula lantai 5 Balai Kota Depok, Selasa (22/01).

Untuk bidang kebudayaan dan pariwisata, lanjut Idris, di Kota Depok memiliki cagar budaya benda dan non benda. Dimana untuk benda, banyak yang sudah dijadikan situs bersejarah. Sedangkan untuk non benda banyak kegiatan budaya lokal yang terdapat di Kota Depok. “Kami terus memberikan perhatian untuk kebudayaan dan pariwisata di Depok, dengan memberi kesempatan bagi pekerja seni untuk berekspresi sesuai kreativitasnya,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Muhammad Fikri Faqih mengatakan, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok harus lebih megutamakan anak-anak berkebutuhan khusus. Supaya dapat mengikuti proses belajar mengajar selama 12 tahun.

“Anak disabilitas harus diutamakan pendidikannya di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Kota Depok. Dengan begitu, sediakan sekolah dengan fasilitas terbaik untuk mereka,” kata Fikri kepada Radar Depok, Selasa (22/1) saat kunjungan kerja ke Pemkot Depok, di Balaikota Depok.

Dia menjelaskan, setiap warga negara yang berkebutuhan khusus patut mendapatkan fasilitas terbaik. Salah satunya, dalam sarana dan pra sarana kegiatan belajar mengajar (KMB). Dimana, Disdik Kota Depok berperan dalam menyiapkan sekolah inklusi untuk menerima siswa ABK. “Ada berapa jumlah sekolah inklusi di Kota Depok, apakah sudah terpenuhi semua fasilitasnya, bagaimana proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)-nya? Itu harus jelas,” ujar Fikri kepada Radar Depok.

Menurutnya, usulan mengenai peran Disdik Kota Depok dalam memperhatikan kaum disabilitas dapat disambut baik dan menjadi evaluasi bagi Pemkot Depok. Disamping itu, dia juga mengapresiasi kinerja Pemkot Depok dalam membangun infrastruktur pendidikan.

“Patut diapresiasi karena skema Kota Depok sudah cukup lumayan baik. Disamping menggunakan Dana Anggaaran Khusus (DAK) juga melalui APBD untuk memperbaiki Ruang Kelas Baru (RKB) dan pembangunan lainnya,” terangnya.

Menanggapi usulan dan komentar yang disampaikan Komisi X DPR RI tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Mohamad Thamrin menyambut baik masukan yang diberikan kepadanya saat Kunker.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif yang menyebut sekolah wajib menerima siswa berkebutuhan khusus. Thamrin mengungkapkan, sebanyak 130 sekolah di Kota Depok sudah menerima ABK setiap tahunnya.

Dari 130 sekolah, terbagi menjadi 90 Sekolah Dasar (SD) termasuk SD Negeri di 11 Kecamatan. Serta 40 SMP, dimana tiga SMP Negeri juga mengambil andil dalam menerima siswa berkebutuhan khusus.

“PPDB untuk anak iknlusi, dapat langsung mendatangi sekolah yang dituju. Dan seluruh sekolah tidak boleh menolak apabila anak inklusi mendaftar di sekolahnya tersebut. Dengan catatan sesuai kuota yang disediakan bervariasi antara 5-20 persen,” terang Thamrin.

Guna menuntun anak inklusi dalam proses KBM, lanjut Thmarin. Masing-masing sekolah bekerjasama dengan lembaga psikologi untuk mendatangkan pengajar khusus. “Kalau disekolah itu tidak ada guru sesuai kompetensinya, harus mendatangkan guru khusus agar pendidikan sang anak pun tercapai,” tutup Thamrin. (san)

Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI

Pembahasan:

– Perhatian khusus Pemkot Depok terhadap kaum disabilitas

– Sorotan utama di bidang pendidikan

Fasilitas Bagi Kaum Disabilitas:

– Tersedianya Sekolah Inklusi

– Sarana Prasarana penunjang KBM

Apresiasi untuk Pemkot Depok:

– Pembangunan infrastruktur pendidikan

– Ruang Kelas Baru dan bangunan lainnya

Sekolah Inklusi di Kota Depok:

– 130 sekolah

– 90 SD

– 40 SMP

Tenaga Pengajar untuk Anak Inklusi:

– Sekolah bekerjasama dengan Lembaga Psikolog