SIDAK : Kordiv Pengawasan Bawaslu Jabar, Zaki Ilmi (tengah) didampingi Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna (kiri) dan Komisioner Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana (kedua kanan) beserta jajaran melakukan sidak ke gudang logistik KPU Kota Depok di Jalan Tugu Raya, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Rabu (30/1).
SIDAK : Kordiv Pengawasan Bawaslu Jabar, Zaki Ilmi (tengah) didampingi Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna (kiri) dan Komisioner Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana (kedua kanan) beserta jajaran melakukan sidak ke gudang logistik KPU Kota Depok di Jalan Tugu Raya, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Rabu (30/1). (FotoAHMAD FACHRY/RADAR DEPOK).

 

DEPOK-Komisioner Bawaslu Jabar, Zaki Ilmisudah memprediksi dari awal akan ada kekurangan kotak suara berbahan kardus. Ini lantaran, adanya penambahan jumlah TPS hasil dari DPTHP-2. Dan benar saja, saat melakukan inspeksi ke gudang logistik KPU Depok, Rabu (30/1). Kota Depok kekurangan sekitar 1.000 kotak suara.

 

“Itu (kekurangan kotak suara) konsekuensi terhadap penambahan jumlah TPS yang diikuti dengan penambahan logistik. Di Kota Depok kekurangannya sekitar 1.000 kotak suara,” ucap Zaki kepada Harian Radar Depok, kemarin.

 

Zaki menjelaskan, selain adanya kekurangan jumlah tersebut, ada juga beberapa hal yang menurutnya berdampak pada kualitas dari kotak suara berbahan kardus tersebut, dan yang terjadi di Kota Depok sama seperti di Bandung. Dimana, untuk kualitas dari segelnya yang kurang kuat, sehingga, ketika dilepas stikernya rentan terjadi sobekan.

Dari inspeksi tersebut ia menginginkan kekurangan tersebut dipenuhi KPU RI. Agar KPU kabupaten/kota segera memastikan kekurangan kotak suara berbahan kardus.

“Lebih bagus segel pada pilkada atau pilwakot yang lalu. Ini menjadi catatan temuan kami. Kalau masih memungkinkan, tapi bukan ranah di KPU kabupaten atau kota, tetapi tanggungjawab KPU pusat,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Depok Nana Shobarna mengakui bahwa terdapat kekurangan logistik pemilu. Rinciannya antara lain 1.322 kotak suara dan 1.076 bilik. Mengenai hal tersebut, pihaknya sudah mengajukan penambahan logistik ke KPU pusat.

“Kami sudah data dan mengajukan surat untuk penambahan,” tutur Nana.

Nana menyampaikan, logistik pemilu merupakan salah satu instrumen tahapan dalam pemilu yang tidak boleh dianggap remeh. Sehingga logistik pemilu memiliki peran yang penting dalam mensukseskan kontestasi kepemimpinan lima tahunan sekali disamping instrumen tahapan yang lain.

Pada saat inspeksi tersebut, Nana menyampaikan, saat ini logistik pemilu yang sudah masuk ke gudang KPU Kota Depok adalah kotak suara dan bilik suara, dan lain-lain, yang belum itu tinggal surat suara dan formulir-formulir.

“Kami berharap hal tersebut dapat sampai di gudang kita tepat waktunya,” harapnya.

Menurutnya, pengelolaan logistik pemilu bukanlah urusan sederhana, logistik pemilu harus dikelola dengan baik. Mulai dari pengadministrasian, pengadaan, pengelolaan, pendistribusian sampai dengan kembali lagi ke gudang dan pemeliharaan.

“Logistik pemilu harus betul-betul dilakukan dikelola secara baik, agar jangan sampai persoalan-persoalan dijumpai kemudian hari,” pungkas Nana. (cky)