PLENO : Suasana rapat pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tahap kedua tingkat Kota Depok pada pemilihan umum tahun 2019 di Kantor KPU Kota Depok, Jalan Kartini Raya, Kecamatan Pancoranmas, Rabu (20/3). Foto: AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
PLENO : Suasana rapat pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tahap kedua tingkat Kota Depok pada pemilihan umum tahun 2019 di Kantor KPU Kota Depok, Jalan Kartini Raya, Kecamatan Pancoranmas, Rabu (20/3). Foto: AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK Warga luar Kota Depok yang akan menggunakan hak suaranya di Kota Sejuta Maulid pada Pemilu 2019 mencapai 11.929 orang. Angka tersebut diperoleh usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menggelar rapat pleno rekapitulasi terbuka daftar pemilih tambahan (DPTb) tahap dua, Rabu (20/3).

Jumlah DPTb ini didominasi mahasiswa yang tidak pulang ke daerah asal. Pada 17 April 2019 nanti, mereka menggunakan hak suaranya di Kota Depok.

Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna mengatakan, pleno DPTb 2 ini merupakan bentuk pelayanan dari KPU untuk melayani pemilih yang menggunakan fasilitas pindah memilih yang disediakan oleh KPU, baik ke dalam Kota Depok maupun sebaliknya.

“Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baik, sehingga bisa kami tetapkan jumlah DPTb 2 kali ini,” kata Nana kepada Radar Depok.

DPTb ini, kata dia, terdiri dari beberapa kategori. Pertama, untuk yang DPTb masuk yang mengurus dari daerah asal (Mengurus pindah memilihnya di TPS daerah asal), jumlahnya 1.020 pria dan 1.132 perempuan. Totalnya 2.152 orang.

Kedua, DPTb yang masuk (Mengurus pindah memilihnya di daerah tujuan/masuk ke Depok) 4.938 pria dan 4.839 perempuan. Totalnya 9.777 orang. Kemudian, DPTb yang keluar (Mengurus pindah memilihnya di daerah asal) 1.699 pria dan 1.384 orang perempuan. Totalnya 3.082 orang.

Selanjutnya DPTb yang keluar (Mengurus di daerah tujuan) 1.160 pria dan 898 perempuan. Total 2.058 orang. “Itu hasil rekapitulasi DPTb di KPU Kota Depok,” papar Nana.

Ia menerangkan, sesuai dengan surat yang diterima dari KPU, DPTb ditetapkan setelah tanggal 17 Maret 2019. Setelah itu berturut-turut Pleno di tingkat PPS, PPK, dan 20 Maret dilaksanakan ditingkatan kota. Pada 21 Maret dilaksanakan pleno di tingkat Jabar.

“Memang sesuai edaran KPU no.391 kami diberi waktu demikian,” ujarnya.

Nana menambahkan, Jumlah DPTb ini didominasi oleh mahasiswa, dimana di Kecamatan Beji, banyak mahasiswa dari Universitas Indonesia. “Itu penyumbang terbanyak di DPTb dan paling banyak menggunakan A5, jadi mereka mahasiswa yang tidak pulang ke kampung halaman saat Pemilu, menggunakan hak suaranya di Depok,” ucap Nana.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana menambahkan, pihaknya merekomendasikan terkait tempat pemungutan suara (TPS) tambahan 16 TPS, di mana 6 diantaranya sudah jelas lokasinya.

“Tinggal yang 10 TPS itu tadi, harus diperjelas segera, karena berkaitan dengan banyak hal, seperti logistik, personil, saksi dan lainnya. Gimana caranya harus segera diselesaikan,” kata Dede.

Menurutnya, penetapan DPTb ini juga mempengaruhi logistik, sehingga Bawaslu meminta agar KPU Kota Depok memastikan kecukupan logistik untuk TPS tersebut. “DPTb sendiri tujuan TPS-nya telah tertulis di From A5,” ucap Dede.

Dede mencontohkan, untuk di Kecamatan Beji jumlah DPTb terlalu besar. Bawaslu sendiri awalnya mengantisipasi mobilisasi massa, tetapi ia menilai saat ini bukan hal tersebut yang menjadi kekhawatiran.

“Yang patut dikhawatirkan kecukupan logistik. Kalau mobilisasi massa, dari A5 kan kelihatan dan jumlah DPTb. Karenannya saya meminta tiap anggota KPPS harus cermat untuk melihat form A5,” pungkas Dede. (cky)