RADARDEPOK.COM, DEPOK – Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 Kota Depok yang dinyatakan lolos belum juga mendapat Nomor Induk Pegawai (NIP). Hal itu disebabkan, baru sekitar 96 persen telah mendapat Pertimbangan Teknis (Pertek) NIP dari total 237 orang, oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional (Kanreg) III.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Supian Suri menjelaskan, salah satu syarat turunnya NIP harus mendapat persetujuan Pertek dari BKN. Kini, sekitar empat persen yang belum mendapatkan Pertek tersebut.

“Masih belum 100 persen baru sekitar 96 persenan, kalau nanti sudah tinggal kita dorong SK Pal Walikota dan langsung diserahkan ke CPNS sesuai posisi yang mereka lamar kemarin,” kata Supian kepada Harian Radar Depok, kemarin (13/3).

Perekrutan CPNS yang dibuka setiap tahunnya sangat membantu peningkatan performa pelayanan di Pemkot Depok. Sebab berdasarkan analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja, jumlah ASN di Kota Depok belum ideal. Kini, jumlah ASN di Pemkot Depok hanya ada sekitar 6.212 orang. Sedangkan jumlah ideal ASN jika ingin mencapai performanya berkisar 12 ribuan. Jadi, masih kekurangan 6.000 ASN.

“Masih setengahnya lagi Depok kurang ASN, mudah-mudahan di 2020 tetap dapat kuota CPNS minimal bisa menutupi yang pensiun di tahun itu,” papar Supian.

Terpisah, Sekretaris BKPSDM Kota Depok, Mary Liziawati menerangkan, setelah proses Pertek mencapai 100 persen masih harus melewati tahapan selanjutnya, yakni pencetakan (print out) untuk di tandatangani pejabat BKN Kanreg III. “Jadi kalau di sistem sudah terlaporkan 100 persen pun bukan berarti sudah selesai secara fisik, masih ada kelanjutannya lagi,” terangnya.

Mary menuturkan, pihaknya belum dapat memastikan waktu datangnya NIP ke Pemkot Depok melalui BKPSDM. “Mudah-mudahan tidak sampai seminggu ya, kita terus tunggu saja,” tuturnya.

Sebelumya dia menyebut, ada satu peserta CPNS yang mengundurkan diri dari jabatan formasi Nutrision Terampil. Diketahui, peserta mengundurkan diri dengan alasan mengurus orangtua yang sakit. Kini BKPSDM sudah mendapatkan nama lain untuk mengisi jabatan tersebut.

“Sudah muncul nama pengganti dari sistem BKN, sedang proses untuk diumumkan kami tinggal menunggu tandatangan dari Pak Walikota,” bebernya.

Sesuai jadwal secara Nasional, SK Pengangkatan CPNS Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 April 2019. “Nanti sistem gajinya juga disesuaikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), bisa saja pertengah Maret atau awal April 2019,” pungkasnya.

Terkait besaran gaji yang akan diperoleh pegawai CPNS akan mengikuti formasi masing-masing peserta. “Kalau dia spesialis dokter berarti golongan III-B, tergantung formasi,” pungkasnya. (san)