RADARDEPOK.COM, DEPOK-Lurah Kalibaru, Abdul Hamid yang disangkakan melakukan pungutan liar (Pungli) menjalani babak baru. Rabu (22/3), berkas lurah yang ditangkap Kamis (14/2/2019) lalu diserahkan Polresta Depok ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok. Kejari akan menindaklanjuti berkas, dan jika sudah P-21 (lengkap) segera disidangkan.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok, Sufari mengatakan, akan meneliti berkas yang baru saja diterimanya. “Selanjutnya berkas akan diteliti terlebih dahulu oleh tim Jaksa Penuntut Umum, apakah berkas sudah lengkap atau belum” kata Sufari kepada Harian Radar Depok, kemarin..

Menurutnya, jika sudah lengkap berkas tersangka AH, akan segera siapkan materi dakwaan terhadap tersangka untuk disidangkan. Tetapi, jika belum lengkap akan dikembalikan berkas dugaan pungli tersangka AH ke penyidik Polresta Depok.

Perlu diketahui, Lurah Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Depok, Abdul Hamid diberhentikan sementara dari jabatannya. Dia ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka pungutan liar (Pungli) oleh penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polresta Depok.

Abdul Hamid dijerat pasal 12 huruf e UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dianggap terbukti memeras warga saat jadi saksi dalam pengurusan Akta Jual Beli (AJB) tanah. Uang Rp5 juta dan sejumlah dokumen yang diamankan Tim Saber Pungli Polresta Depok saat OTT jadi barang bukti, guna menjerat Abdul Hamid jadi tersangka.

Kapolres Depok Kombes Didik Sugiarto menyebut, sewaktu menjabat, oknum lurah tersebut menyalahi wewenang dengan cara mematok harga kepada masyarakat agar Akte Jual Beli (AJB) dapat ditandatangani oleh lurah sebagai saksi penjualan.

“Jadi yang dilakukan oknum lurah yaitu meminta biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan ketika masyarakat mengurus atau meminta tanda tangan lurah sebagai saksi pada AJB,” tutur Didik.

Pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang, Didik menjelaskan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2016, bahwa PPAT dan PPATS dan saksi biayanya tidak boleh melebihi 1%, namun dalam peristiwa ini lurah AH menarget biaya 3% untuk dirinya sendiri.

“Ya untuk dia menandatangani saksi di dalam AJB ini jadi bentuknya sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah tentang pejabat pembuat akte tanah. Jadi di dalam ketentuan PP nomor 24 tahun 2016 bahwa PPAT kemudian PPATS dan saksi biayanya tidak boleh melebih 1 persen,” imbunya.(rub)