AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK RAPAT KOORDINASI KAMPANYE : Suasana rapat koordinasi pelaksanaan tahapan kampanye pada pemilu tahun 2019 yang diselenggarakan oleh KPU Kota Depok dan dihadiri perwakilan partai politik di Hotel Bumi Wiyata, Kamis (21/3).
RAPAT KOORDINASI KAMPANYE : Suasana rapat koordinasi pelaksanaan tahapan kampanye pada pemilu tahun 2019 yang diselenggarakan oleh KPU Kota Depok dan dihadiri perwakilan partai politik di Hotel Bumi Wiyata, Kamis (21/3). Foto: AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – KPU Kota Depok melaksanakan rapat koordinasi Pelaksanaan Tahapan Kampanye Rapat Umum pada Pemilu 2019 di Ruang RM. Rio Notonegoro, Hotel Bumi Wiyata, Jalan Margonda Raya, Kamis (21/3). Tahapan ini mulai berlangsung 24 Maret hingga 13 April 2019.

“Hari ini kami bersama Forkopimda dan perwakilan partai mengadakan rapat untuk membicarakan tentang kegiatan kampanye rapat umum,” kata Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna kepada Radar Depok.

Nana menjelaskan, kampanye rapat umum adalah salah satu metode kampanye yang dapat dilaksanakan oleh peserta Pemilu dan dapat dilaksanakan di lokasi ruang terbuka yang telah ditentukan sesuai dengan SK KPU. “KPU Kota Depok sengaja melaksanakan kegiatan hari ini, tujuannya agar pelaksanaan kegiatan kampanye rapat umum dapat berjalan dengan baik, agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi,” jelasnya.

Kegiatan kampanye rapat umum ini, lanjut Nana, dilaksanakan dari 24 Maret sampai 13 April 2019 atau selama 21 hari. Kecuali 3 April, karena hari libur isra mi’raj.  Menurutnya, Pemilu yang sukses salah satu indikatornya adalah terlaksananya semua tahapan dengan baik, termasuk kegiatan kampanye rapat umum. “Karena kampanye rapat umum ini akan melibatkan jumlah massa yang besar,” paparnya,

Pihaknya menekankan kepada peserta Pemilu agar tetap mengikuti aturan yang ada, KPU juga berharap, kendati sedang dalam berkompetisi, tapi harus berkompetisi yang sehat dan menjaga kondusifitas wilayah. “Masing-masing tidak memanas-manasi, tapi justru membuat sejuk dan menunjukan semangat kebersamaan dan kekeluargaan sebagai sesama warga Depok. Jaga betul lah kondusifitas di kota kita,” tegasnya.

Ketua KPU Kota Depok yang tidak pelit informasi kepada media ini menambahkan, mulai 24 Maret hingga 13 April juga ada metode kampanye iklan di media, karena parpol di tingkatan daerah, dalam aturannya KPU memfasilitasi iklan kampanye, hanya saja yang difasilitasi ditingkat pusat. “Kami di daerah kemudian mengeluarkan SK penambahan untuk iklan, jadi silahkan parpol menggunakan metode kampanye iklan ini silahkan mendatangi media,” tutur Nana.

Namun, media juga diminta adil dalam memperlakukan peserta Pemilu secara sama, tidak boleh satu partai memasang satu blok dan harus mengedepankan kode etik. Sedangkan, mekanismenya ketika peserta Pemilu yang memasang iklan di media, mereka harus melaporkan desainnya kepada KPU. “Jadi seperti apa, pemberitahuannya juga harus dilakukan. Yang jelas kalau ini, kita tidak boleh konsentrasi kepada rapat umum, disisi lain ada metode kampanye lain, yaitu iklan tadi, dan ini menjadi ranah teman-teman media yang memfasilitasi,” tegas Nana.

Sementara, Kordiv Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kota Depok, Andriansyah menegaskan, terkait rapat umum dan media kampanye harus benar-benar disiapkan dengan baik, mulai dari waktu dan tempat. Karenanya, Bawaslu mengapresiasi adanya forum tersebut.

“Tapi harusnya di forum ini melibatkan seluruh yang terkait, misalnya pihak kepolisian, Dishub dan khususnya Pemkot Depok yang merekomendasikan beberapa tempat yang dijadikan lokasi kampanye terbuka,” kata Andriansyah.

Menurutnya, berdasarkan rapat tadi, kejelasan tempat sampai saat ini masih tanda tanya, apakah sudah fix atau belum. Pasalnya, ketika sudah melaksanakan tahapan rapat umum, peserta Pemilu sudah harus aman dan paham benar informasi terkait tempat, pengelolanya dan jadwalnya. “Jangan sampai ketika sudah dijadwalkan dan hari H, tempat tersebut tidak bisa dipakai dan KPU harus mencari tempat lagi,” tuturnya.

Selain itu, sambung Andriansyah, pihaknya juga menekankan dalam rapat umum nanti, agar peserta Pemilu harus menyerahkan surat pemberitahuan kepada kepolisian, Bawaslu dan KPU, karena kaitannya dengan penanggungjawab kegiatan itu nantinya. “Karena ini melibatkan peserta kampanye yang banyak,” tegasnya.

Pihaknya juga mengimbau kepada peserta kampanye untuk tidak membawa serta anak-anak saat rapat umum nanti. Sehingga, dari awal harus dicarikan solusi untuk mengatasi hal tersebut.

“Kami paham betul, ada masyarakat yang ingin melihat atau ikut kampanye, tapi memiliki anak dan tidak ada yang mengasuh. Makanya, kami meminta ada fasilitas khusus agar anak-anak itu tidak terlibat langsung dalam kegiatan kampanye tersebut, misalnya dipakaikan baju partai, membawa bendera, itu kan yang tidak boleh,” ujarnya.

Ia pun menegaskan agar KPU juga harus mencarikan alternatif tempat kampanye ketika di lokasi yang telah dijadwalkan tidak bisa digunakan. Pasalnya, ketersediaan tempat umum, seperti GOR dan lapangan di Kota Depok terbatas. “Di sini saya lihat Pemkot Depok juga berperan aktif. Namun, jangan asal tunjuk tempat saja, tapi ketika pelaksanaannya tidak dibolehkan oleh pengelola. Kan di Depok ada lapangan milik pribadi atau perusahaan. Ini yang harus diantisipasi,” pungkasnya. (cky)