Beranda Metropolis Minimalisir Konflik saat Pemilu

Minimalisir Konflik saat Pemilu

0
Minimalisir Konflik saat Pemilu
REMBUK: Pemkot Depok bersama penyelenggara Pemilu 2019, KPU dan Bawaslu Kota Depok, serta pihak Polresta Depok menggelar diskusi membahas antisipasi terjadi konflik saat pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 mendatang, di Balaikota Depok, kemarin (29/3). Foto: SANI/RADAR DEPOK
REMBUK: Pemkot Depok bersama penyelenggara Pemilu 2019, KPU dan Bawaslu Kota Depok, serta pihak Polresta Depok menggelar diskusi membahas antisipasi terjadi konflik saat pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 mendatang, di Balaikota Depok, kemarin (29/3). Foto: SANI/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pemilu 2019 kurang lebih tinggal tiga pekan lagi, 17 April 2019. Kekhwatiran terjadi konflik saat pelaksanaan pencoblosan sudah diperkirakan oleh jajaran Polresta Depok bersama Pemerintah Kota Depok dan pelaksana Pemilu. Dalam hal ini KPU dan Bawaslu Kota Depok.

Terlebih berita bohong atau hoaks yang sangat mewabah di kalangan masyarakat adalah motif pemecah belah bangsa. Pemkot Depok melalui Kesbangpol Kota Depok menggelar diskusi guna menekan terjadinya konflik pemilu 2019 di Kota Depok, bersama KPU, Bawaslu, dan Polresta Depok, kemarin (29/3).

“Tugas kami sebagai pelayan masyarakat bertugas memberikan rasa aman dan meminimalisir Pileg dan Pilpres 2019 ini,” kata Kepala Seksi Kewaspadaan Nasional (Kwasnas) Kantor Kesbangpol Depok, Denny Romulo Hutahuruk kepada Radar Depok.

Sementara Wakapolresta Depok, AKBP Arya Perdana menuturkan, dalam hal ini pihaknya bertugas meluruskan segala hoaks di masyarakat guna menuju pemilu damai. Sekaligus mengamankan situasi dan kondisi saat pemilu berlangsung.

“Masalah kampanye silakan dari legislatif dan pilpres melaksanakan, Polri akan mengamankan. Namun bila mana ada intimidasi dalam kampanye akan ditindak oleh Polri karena tidak ada satupun wilayah yang melarang untuk kampanye,” tutur Arya.

Ketua KPU Depok, Nana Sobarna mengapresiasi diskusi yang dilakukan antar lembaga pemerintahan tersebut. Dia menyebut, kampanye pemilu akan berakhir pada 13 April 2019. Menjelang proses pencoblosan, pihaknya telah memastikan bahwa logistik di Kota Depok telah terpenuhi di gudang KPU dan siap untuk didistribusikan.

“Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik pada tanggal 17 April 2019 dan tanggal 27 April 2019 adalah hari jadi kota Depok. Kepada petugas yang bertugas di KPPS dihimbau untuk memakai pakaian adat Betawi sebagai dukungan hari jadi Kota Depok,” ungkapnya.

Senada dengan KPU, Ketua Bawaslu Depok, Luli Barlini juga menyampaikan laporan tentang pengawasan kegiatan pemilu di 11 kecamatan se-Kota Depok. Dari 331 keseluruhan kegiatan kampanye, sepanjang Februari 2019 pihaknya mengkalkulasikan ada 30 kegiatan metode pertemuan terbatas, 175 kegiatan metode pertemuan tatap muka dan 125 kegiatan lain, terdiri dari 116 kegiatan sosial pengobatan gratis, fogging, donor darah, dan pelatihan.

“Pada Februari Bawaslu dan Satpol PP juga mengadakan penertiban APK diseluruh wilayah kecamatan dan dari hasil penertiban didapatkan 2558 APK yang melanggar dan ditertibkan,” terangnya.

Pasi Intel Kodim 05/08 Depok, Kapten TNI Lioris Yunania menyebut, masih adanya sengketa tanah dan jumlah pemilih masyarakat Harjamukti Kelurahan Pondok Rangon, Cimanggis Kota Depok hanya enam orang yang terdaftar untuk memilih.

“Sementara masyarakat Cisalak terdaftar 200 orang dan TPS-nya dialihkan ke TPS yang berada di sekitaran Cisalak,” bebernya.

Sedangkan Kasi Intel Kejari Depok, Kosasi siap membantu jalannya pemilu damai 2019. seperti mengawal titik rawan terjadinya kecurangan pemilu, hingga mendampingi warga yang tidak dapat membaca saat proses pemilu berlangsung.

“Pada hari H-nya juga saksi perlu kita antisipasi karena jam kerja yang berlebihan dan simulasi perlu ditambah lagi,” katanya. (san)