Beranda Utama MUI Depok : Golput Haram Sesuai Poin Terakhir

MUI Depok : Golput Haram Sesuai Poin Terakhir

0
MUI Depok : Golput Haram Sesuai Poin Terakhir
Desain: Azza / Radar Depok
Desain: Azza / Radar Depok

RADARDEPOK.COM, DEPOK-Majelis Ulama Indonesia (MUI) Depok, meluruskan perbedaan pendapat. Terkait fatwa bagi muslim yang tidak menggunakan hak pilih, dalam pemilu alias golongan putih (Golput). Belum lama, MUI menyatakan golput masuk dalam kategori haram, jika tak memilih pada 17 April 2019 mendatang. Itu sesuai dengan poin terakhir fatwa MUI.

Ketua MUI Kota Depok, KH Ahmad Dimyati Badruzzaman mengatakan, fatwa yang dikeluarkan MUI ini merupakan fatwa tentang kewajiban memilih. Namun, dalam poin terakhir menyatakan ketika ada pemimpin yang memenuhi syarat sesuai dengan ajaran Islam. Maka seorang individu diwajibkan memilih. Jika tidak memilih hukumnya haram.

“Ya MUI Depok mengharuskan masyarakat Kota Depok memilih,” kata Dimyati kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Menurutnya, MUI itu mengeluarkan fatwa memilih pemimpin wajib. Itu intinya. Namun, yang tidak melakukan pilihan padahal ada yang memenuhi syarat, itu bahasa publiknya kan golput, itu haram. Itu penafsirannya.

Dimyati menerangkan, persyaratan pemimpin yang tercantum dalam poin keempat adalah seorang yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam.

Menurut dia, jika ada pemimpin yang memenuhi syarat tersebut maka memilihnya merupakan suatu kewajiban. Ia juga mengatakan, pemilih yang memilih untuk golput dengan alasan tidak ada pemimpin dengan kriteria di atas, maka pendapat itu dinilainya sangat subjektif.

Menurut dia, calon pemimpin sudah memiliki irisan syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan syarat yang dikeluarkan fatwa MUI. “Seorang itu mencalonkan sebagai presiden tentu sudah memenuhi persyaratan yang ada dalam perundang-undangan. Yang empat syarat berdasarkan kriteria yang bersumber dari ajaran Islam. Sedangkan yang undang-undang itu dasarnya undang-undang, yang tidak bertentangan dengan fatwa MUI,” kata dia.

Sementara, menurut Dosen Politik dari Universitas Indonesia (UI), Dirga Ardiansa menjelaskan, lahirnya sebutan golput saat era orde baru, tepatnya pesta demokrasi pertama 5 Juli 1971. Dimana istilah itu sebagai bentuk perlawanan terhadap sebuah rezim yang menggunakan sistem pemilu untuk melanggengkan kekuasaan semata.

“Pada era ini pemilih dianggap tidak memiliki arti yang sebenarnya, sebab pemilu itu sudah direkayasa perjalanannya,” kata Dirga kepada Radar Depok, Kamis (28/3).

Bagi masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada saat era pemilu 2019 ini, sudah tidak tepat lagi disebut golput. Melainkan abstain dan turnout. Artinya, kedua istilah ini sudah berganti menjadi sebuah strategi politik yang digunakan masing-masing kandidat calon pemimpin.

Dirga menjelaskan, berdasarkan literasi politik istilah abstain merupakan bentuk strategi politik untuk mendorong pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Sebaliknya, istilah turnout justru sebagai bentuk meningkatkan partisipasi politik dalam pemilu. Kedua istilah ini sangat melekat pada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019-2024.

“Pasangan 01 menggunakan strategi turnout untuk mendorong partisipasi pemilih, sedangkan pasangan 02 pakai abstaintion supaya terlihat pemilih mereka solid. Jadi kalau ada yang pakai abstain itu bagian dari strategi yang menguntungkan bagi mereka,” jelasnya.

Mengenai femonema golput yang disebut haram dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dirga yang juga sebagai Peneliti Cakra Wikara ini menuturkan, istilah haram itu bertentangan dengan regulasi UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Sebab dalam undang-undang tersebut, menempatkan pemilih sebagai hak bukan kewajiban. Berbeda pada regulasi di Australia, yang mewajibkan warga negaranya menggunakan hak pilih saat pemilu. Apabila tidak memilih, akan dikenakan sanksi.

“Di Undang-undang pemilu tidak mengatur sanksi kalau warga negara Indonesia tidak menggunakan hak pilihnya. Dalam konteks ini, saya tidak melihat sebuah hal yang bisa diatur melalui fatwa. Karena kita negara hukum, jadi berpandangan pada regulasi yang ada,” jelas Dirga.

Terpisah, pada pesta demokrasi 2019 yang dilaksanakan serentak pada 17 April. KPU Kota Depok optimis Golput minim dan menargetkan tingkat partisipasi pemilih diangkat 80 persen.

Hal ini, didasari dengan rekam jejak penyelenggaraan yang dari tahun ke tahun kian meningkat tingkat partisipasinya.

“Target kami pada Pemilu 2019 diangka 80 persen,” kata Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna kepada Radar Depok, Kamis (28/3).

Berdasarkan beberapa kali menyelenggarakan pemilihan, baik Pileg, Pilpres, Pilwali hingga terakhir Pilgub 2018. Tingkat partisipasi masyarakat makin meningkat.

Hal ini, sambung Nana, menandakan kesadaran dan kedewasaan warga Depok akan pesta demokrasi kian meningkat pula.

“Kedewasaan warga Depok sudah tinggi dalam menyambut dan mengikuti Pemilu,” terangnya.

Ia menguraikan pada Pileg 2009, tingkat partisipasi masyarakat mencapai 73,83 persen, Pilwali 2010 diangka 54,29 persen, Pilgub Jabar 2013 diangka 56,60 persen, Pileg 2014 diangka 68,17 persen, Pilpres 2014 diangka 73,72 persen. Kemudian Pilwali 2015 diangka 56,10 persen dan terakhir Pilgub 2018 diangka 71,15 persen.

“Dari tiap penyelenggaraan tingkat partisipasi masyarakat mengalami kenaikan, hanya saja di Pilwali yang tingkat partisipasinya agak kurang,” tegasnya.

Namun, di Pemilu serentak 2019 ini, pihaknya optimis dapat meraih prosentase pemilih diangka 80 persen. “Target kami juga zero complain pada Pemilu yang akan dilaksanakan serentak pada 17 April nanti,” pungkasnya.(rub/san/cky)