Beranda Utama DEEP: Masyarakat Lebih Rasional

DEEP: Masyarakat Lebih Rasional

0
DEEP: Masyarakat Lebih Rasional
Yusfitriadi, Direktur DEEP
Yusfitriadi, Direktur DEEP

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Hasil simulasi pencoblosan Pemilu 2019 yang dilaksanakan Radar Depok beberapa waktu lalu, khususnya simulasi Dapil 8 Kota Depok dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat disoroti Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Yusfitriadi.

Kang Yus—biasa ia disapa—menilai, terdapat beberapa faktor yang membuat masyarakat di sejumlah tempat lebih interest terhadap caleg baru dibandingkan dengan incumbent meskipun partainya baru. Karena di Pileg masyarakat lebih memandang figur daripada partai, terutama pemilih rasional yang sudah mampu mengakses nama-nama caleg.

“Adapun pemilih tradisional, mereka akan lebih mengenal parpol, itupun parpol lama dibandingkan dengan calegnya,” tutur Yusfitriadi.

Kang Yus melanjutkan, faktor masyarakat lebih interest terhadap caleg baru di antaranya, pertama Caleg baru lebih intensif menyosialisasikan diri, karena memang merasa belum dikenal oleh publik. Sementara incumbent merasa dirinya sudah populis. “Sehingga tidak terlalu jor-joran dan massif dalam sosialisasi dirinya,” terangnya.

Kedua, bagi masyarakat dengan karakter pemilih rasional, mereka akan menghukum incumbent yang ketika menjadi anggota legislatif mengingkari janji-janjinya dengan cara tidak memilihnya kembali pada Pileg 2019. “Masyarakat akan lebih memilih caleg baru dengan spirit minimal perubahan sosok wakilnya, dan akan selalu bersikap sama ketika pemilu periode depan,” tutur kang Yus.

Begitupun tingkat popularisasi pada daerah-daerah yang dapilnya dua atau tiga kabupaten/kota, akan dipastikan tidak ada caleg yang massif dikenal secara luas dan populer di semua kabupaten/kota. Karena para caleg dan parpol selain mempunyai basis partai tidak di semua kabupaten/kota.

“Juga mesin tim yang bergerak tidak cukup kuat untuk bergerak di seluruh kabupaten atau kota yang ada pada satu dapil,” paparnya.

Ia mengungkapkan, sudah menjadi rahasia umum, bahwa caleg yang akan bergerak maksimal dalam salah satu parpol itu dengan caleg yang memilili nomor urut signifikan (mulai dari urutan 1 hingga 3), walaupun sistem tidak melihat nomor urut, tapi suara terbanyak. Namun, nomor urut akan mempengaruhi psikologis pemilih untuk menjatuhkan pilihan.

“Selain itu dengan jumlah caleg dari semua parpol sangat banyak, sehingga masyarakat tidak mau pusing dan menjatuhkan pilihan caleg dengan nomor urut paling atas,” ujarnya.

Sehingga perolehan suara parpol ditentukan oleh dua hal. Pertama, pemilih loyalis parpol, karena parpol manapun terutama parpol lama mempunyai loyalis parpol siapapun calegnya. Kedua, ditentukan oleh man to man marking dan sosialisasi caleg dengan nomor urut signifikan.

“Walaupun disini tergantung dengan spirit parpolnya, kalau parpol yang dibangun dengan ideologi tertentu, maka perolehan parpol tidak bisa ditentukan oleh satu atau 2 orang Caleg saja,” tegasnya.

Untuk menaikan elektabilitas caleg, sambung kang Yus,tentu yang ideal adalah tidak instan, karena politik adalah sebuah proses investasi. Namun, dalam kondisi instan ada beberapa hal yang harus dilakukan caleg dalam meningkatkan elektabilitas, diantaranya pertama sosialisasi caleg dengan man to man marking, artinya tatap yabg tidak massal, seperti langsung mendatangi masyarakat.

Kedua, banyak daerah di Depok dan Bekasi dengan dominasi pemilih tradisional yang belum mampu mengakses kondisi para caleg, bahkan mungkin belum pernah didatangi caleg, sehingga daerah pinggiran itulah yang dimaksimalkan harus disisir.

“Bukan masyarakat yang ada di tengah kota yang modern, karena sudah pasti daerah tersebut menjadi rebutan semua caleg dan parpol,” ungkap kang Yus.

Kang Yus menambahkan, konsekuensi pemilu serentak 2019 adalah issu pilpres yang mendominasi perhatian publik, dan semakin mengkristal. Bahkan, seluruh media nyaris tidak banyak yang menginformasikan isu pileg dan DPD. Sehingga sampai pada masyarakat level paling bawah disibukan dengan berbagi isu pilpres.

“Dan isu-isu tersebut lebih banyak didominasi dengan isu tidak sehat, kampanye negatif, kampanye hitam, nyinyir-nyinyiran, perang meme yang membodohkan, menjadikan identitas sebagai alat mengkapitalusasikan emosi masa untuk kepentingan kekuasaan,” imbuhnya.

Dengan kondisi ini, kata kang Yus, maka semua issu akan diarahkan ke sana, misalnya isu DPT, politik uang, politik identitas dan lainnya. Sehingga masyarakat semakin tidak terdidik. Bahkan yang ada ikut serta menyebar hoax dengan berbagai media termasuk medsos.

“Yang pada akhirnya bermuara pada hembusan dan desain isu ideologi dan delegitimasi penyelenggara pemilu serta delegitimasi hasil pemilh. Kalau sudah masuk ke ruang-ruang publik yang terendah isu tersebut, maka dihawatirkan akan menjadi hal yang kontraproduktif dengan cita-cita demokrasi kita,” pungkas kang Yus. (cky)