Beranda Satelit Depok Dilaksanakan Akhir Bulan, 115 PKH Diberikan BPNT

Dilaksanakan Akhir Bulan, 115 PKH Diberikan BPNT

0
Dilaksanakan Akhir Bulan, 115 PKH Diberikan BPNT
SALURKAN: pendamping TKSK Kecamatan Bojongsari, Acep Jarkasi menyalurkan PKH diwilayah Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari, Jumat (29/3). Foto: DICKY/RADARDEPOK
SALURKAN: pendamping TKSK Kecamatan Bojongsari, Acep Jarkasi menyalurkan PKH diwilayah Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari, Jumat (29/3). Foto: DICKY/RADARDEPOK

Program Keluarga Harapan (PKH) terus bergulir diwilayah Kota Depok, salah satunya Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari. Sebanyak 115 PKH Kelurahan Duren Mekar mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan secara langsung di Agen 46 Toko Madari.

Laporan : Dicky Agung Prihanto

Jumat (29/3) Agen 46 Toko Madari dipenuhi masyarakat yang tergabung dalam PKH Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari. Terlihat, sejumlah petugas dari Bank BNI 46 bersama Pendamping TKSK Kecamatan Bojongsari memberikan bantuan BPNT kepada masyarakat.

Ditengah pemberian BPNT, salah satu pendaping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Bojongsari, Acep Jarkasi mengatakan, pemberian bantuan PKH melalui BPNT dilaksanakan ditiap akhir bulan. Nantinya masyarakat yang tergabung dalam Keluarga Penerina Manfaat (KPM) dapat mengambil BPNT melalui kartu yang telah diberikan.

“Pemberian dilaksanakan sejak pukul 08.00 hingga 16.30,” ujar Jarkasih kepada Radar Depok, kemarin.

Jarkasih menjelaskan, bantuan BPNT yang diberikan berupa beras premium tujuh kilogram dan telur kemasan mika isi 12 butir. BPNT sangat berguna untuk masyarakat KPM. Menurutnya, bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Pria yang tergabung dalam Pencak Silat Kilap Buana tersebut mengungkapkan, Kecamatan Bojongsari memiliki 2.629 KPM, PKH, dan Non PKH. Namun jumlah tersebut dapat berubah apabila masyarakat diwilayah Kecamatan Bojongsari telah mengalami peningkatan kesejahteraan.

“Untuk perubahan kewenangannnya berada di Pemerintah Pusat,” tutup Jarkasih. (*)