Beranda Metropolis Lebih Dekat dengan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Depok (1)

Lebih Dekat dengan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Depok (1)

0
Lebih Dekat dengan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Depok (1)
RICKY/RADAR DEPOK PEDULI : Ketua dan relawan DKR Kota Depok sedang berfoto di depan Kantor Sekretariatnya di Jalan Datuk Kuningan no.54 RT05/03 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji.
PEDULI : Ketua dan relawan DKR Kota Depok sedang berfoto di depan Kantor Sekretariatnya di Jalan Datuk Kuningan no.54 RT05/03 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji. Foto: RICKY/RADAR DEPOK

Siapa yang tidak kenal dengan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, organisasi nirlaba yang peduli terhadap pelayanan dasar untuk masyarakat miskin. Kali ini, Radar Depok coba mengulik sejarah singkatnya bersama Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan.

Laporan : Ricky Juliansyah

RADARDEPOK.COM – Cakrawala yang semula cerah, berubah gelap seiring mega tebal mengambil peran. Satu dua tiga kali kilatan petir disertai bunyi gemuruh yang keras terdengar bersahut-sahutan, tidak seperti kumpulan nada yang narmoni, justru ini malah mencekam.

Mesin pemintal hujan pun bekerja, tanah yang kering dipanggang sinar matahari seketika basah dan menghempaskan debu-debu sejenak. Beruntung awak Radar Depok sudah berada di dalam Kantor Sekretariat DKR Kota Depok di Jalan Datuk Kuningan no.54 RT05/03 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji.

Masih terekam jelas dalam memori Ketua DKR Kota Depok Roy Pangharapan, ucapan Siti Fadilah Supari dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Rabu  1 Juli 2009

“Tujuan DKR adalah untuk meyakinkan dan memastikan program Depkes (Sebelum menjadi Kementerian Kesehatan.red) sampai kepada warga miskin yang membutuhkan,” demikian sambutan dari Siti Fadilah Supari yang disampaikan Roy.

Memang niatan Radar Depok ke markar DKR yang baru dihuni sekitar sebulan lebih ini ingin mengetahui secuil kisah tentang organisasi nirlaba yang bergerak untuk mengawal pelayanan dasar bagi masyarakat Depok, khususnya yang tidak mampu.

Roy mengungkapkan, sejarah singkat DKR di tingkat pusat sebenarnya berawal dari Departemen Kesehatan, saat itu Menterinya Siti Fadilah Supari (Menkes 2004-2009). Waktu itu, Depkes memiliki program, karena secara konstitusional itu kesehatan itu haknya masyarakat, jadi pemerintahnya wajib memberikan.

“Di awali waktu itu dengan Jaminan Kesehatan, Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin), yang dikelola Askes langsung, kemudian Siti Fadilah memiliki satu gagasan Jamkesmas, itu murni idenya beliau. Jadi masyarakat yang tidak mampu digratiskan biaya kesehatannya, tidak perlu bayar iuran, cost sharing dan lainnya yang dananya diambil dari APBN,” terang Roy.

Saat itu, ada 75 juta rakyat miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan melalui Jamkesmas di 2007-2008. namun, di dalam perjalannya, Jamkesmas ini, sambung Roy, Menteri Kesehatan dalam tataran praktek, pengaduan bisa dilihat dari sejumlah media karena masyarakat masih mengalami kesulitan untuk mengakses. Padahal, Depkes menyiapkan anggaran mencapai Rp5,1 triliun.

Karena, hal ini disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak siap dengan perubahan yang signifikan itu, seperti rakyat miskin mendapat jaminan kesehatan gratis dan berkualitas, akhirnya terjadi pemalakan di mana-mana, obat tidak ada dan lainnya.

“Akhirnya Depkes berfikir dalam hal ini ibu Siti Fadilah Supari menilai, ini program bagus, tapi kalau rakyatnya menonton doang, SDM Depkes terbatas tidak sampai kepelosok kampung, itu yang terjadi,” tutur Roy.

Akhirnya, Siti Fadilah Supari melibatkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawalan program Jamkesmas. Dari pertemuan relawan pada 12 Maret 2008, lahirlah DKR untuk mengawal program Depkes di masa tersebut. Kemudian, memastikan agar jaminan kesehatan tepat sasaran dan sesuai peruntukannya. Di 2009 tepatnya di bulan Juni, DKR masuk ke Kota Depok.

“Jadi 12 Maret 2008 mereka deklarasi di Jakarta, saya sebagai orang Depok menggerakan DKR di Juni 2009, karena pembangunan itu awalnya di provinsi-provinsi, saat itu hampir semua provinsi ada DKR. Secara operasional dibantu oleh Depkes, karena ada SK Menkes nomor  116 Tahun 2008 yang memerintahkan pembentukan melalui APBD masing-masing,” terang Roy.

Empat bulan sebelum Siti Fadilah Supari lengser, ia diinformasikan rekannya bahwa DKR merupakan alat perjuangan masyarakat miskin yang kesulitan dibidang kesehatan. Roy pun mempelajari AD/ART-nya, saat itu ia merasa cocok.

“Saya waktu SMA sakit, orangtua saya bangkrut ekonominya untuk membiaya berobat saya. Kebetulan ini mirip-mirip, jadi saya terngiang-ngiang masa lalu saya. Akhirnya saya terima mandat itu sebagai penanggungjawab untuk DKR Kota Depok 2009,” ucap Roy. (Bersambung)