Beranda Metropolis PN-Kejari Sarat Settingan

PN-Kejari Sarat Settingan

0
PN-Kejari Sarat Settingan
KECEWA : Para korban jamaah usai mengikuti sidang gugatan perdata aset First Travel di Pengadilan Negeri Kota Depok, Selasa (2/4). Para korban pun meluapkan kekecewaannya, karena agenda sidang kembali ditunda dan tergugat bos First Travel Andika Surachman tak bisa dihadirkan dalam sidang. Foto: AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
KECEWA : Para korban jamaah usai mengikuti sidang gugatan perdata aset First Travel di Pengadilan Negeri Kota Depok, Selasa (2/4). Para korban pun meluapkan kekecewaannya, karena agenda sidang kembali ditunda dan tergugat bos First Travel Andika Surachman tak bisa dihadirkan dalam sidang. Foto: AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK-Jamaah kembali tak puas. Sidang lanjutan ke-3 gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) korban First Travel, melawan Direktur Utama Andika Surachman dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, pun berlangsung ricuh.

Korban First Travel AKBP (Purn) Zuherial mengamuk di ruang persidangan. Setelah mendengar majelis hakim PN Depok Ramon, Yulinda, dan Nugraha meminta penggugat dalam hal ini korban jamaah First Travel. Melakukan mediasi dengan tergugat Andika dan Kejaksaan Negeri Depok.

Zuherial juga berang, karena Kejaksaan Negeri Depok ingkar janji. Disebut-sebut bakal membantu menghadirkan Andika di persidangan, sebagaimana yang pernah dijanjikan sebelumnya kepada jamaah.

“Kami kecewa, Kejari ingkar janji membantu menghadirkan Andika di persidangan untuk mendengarkan keterangan Andika terkait rencananya yang terhambat untuk memberangkatkan jamaah umrah,” ujar Zuherial geram.

Sebelumnya, pada sidang lanjutan ke-2 pada agenda sidang mendatangkan para pihak pada 27 Maret 2019 lalu. Andika juga tidak jadi dihadirkan oleh Kejari Depok dengan alasan birokrasi. Dengan tidak hadirnya Andika sebanyak 3 kali panggilan berturut-turut, maka kasus ini menjadi Verstek atau gugatan dikabulkan tanpa adanya perlawanan.

Zuherial menduga, ada indikasi telah disetting agar Andika tidak datang memenuhi panggilan ke persidangan. Supaya dia tidak dapat menyampaikan keterangan dihadapan hakim. “Ini jelas, mereka melindungi agar aset tidak diserahkan ke jamaah. Karena kalau sampai itu terjadi, akan kami tagih kemana aset lainnya. Jamaah ingat semua daftar asetnya,” ujarnya.

Dia mengaku, sudah 30 kali bolak balik Palembang-Depok untuk memperjuangkan 300 jamaah korban First Travel. Sementara itu Kuasa Hukum Jamaah First Travel Riesqi Rahmadiansyah mengatakan, pihaknya tidak dapat melakukan mediasi dengan pihak turut tergugat (Kejari Depok) tanpa kehadiran tergugat (Andika). Disisi lain, lanjut Riesqi, Kejari Depok melalui kuasa hukumnya Neneng Rahmadini juga menolak mediasi tanpa kehadiran tergugat Andika.

“Mediasi menjadi aneh kalo kita mediasi dengan turut tergugat,” kata Riesqi.

Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Depok Sufari mengatakan, pihaknya masih bersedia memberikan fasilitas penjemputan dan pengamanan mendatangkan Andika ke PN Depok jika ada permintaan dari Rutan Kelas II B Cilodong Depok.

Karena, sambung Sufari, kasus First Travel sudah berkekuatan hukum tetap. Sepenuhnya hak untuk mengeluarkan dan mengizinkan Andika ada pada Dirjen Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan Kelas II B Cilodong Depok.

“Sampai hari ini, kami belum ada menerima permintaan dari Rutan Depok untuk memfasilitasi menjemput Andika ke PN Depok,” jelas Sufari.

Menurutnya, pihaknya tidak berwenang memanggil langsung Andika dari Rutan Depok sebab kasus ini adalah gugatan perdata. Seyogianya, Andika yang harus memohon ke Dirjen Lapas melalui Rutan Depok, dan pihaknya siap menjemput dan menyediakan pengamanan apabila diminta Rutan Depok.

“Kita siap menyediakan transportasi dan pengamanan. Tapi kami ngga boleh mengambil langsung tanpa persetujuan Rutan Depok,” katanya.(rub)