RADARDEPOK.COM, DEPOK – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, Walikota Depok Mohammad Idris mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 003/236-Irda tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan.

Walikota Depok Mohammad Idris mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Depok, untuk tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.

“ASN tidak boleh memberi maupun menerima gratifikasi. Baik berupa uang, bingkisan atau parsel, fasilitas dan bentuk lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan tanggung jawabnya,” kata Idris kepada wartawan, Selasa (21/5).

Idris melanjutkan, apabila ASN menerima gratifikasi yang bekaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan tanggung jawabnya, wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jangka waktu pelaporan selama 30 hari kerja, terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

Selain itu, untuk penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak atau kedaluwarsa, dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan. Selanjutnya, melaporkan kepada Inspektorat Daerah Kota Depok disertai dengan penjelasan dan dokumen penyerahannya.

“Kemudian Inspektorat akan melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, terkait mekanisme dan formulir pelaporan gratifikasi dapat diakses melalui www.kpk.go.id/gratifikasi. Atau dapat menghubungi KPK melalui call center 198.

“Pelaporan gratifikasi juga bisa juga disampaikan ke KPK secara langsung, melalui pos, dan surat elektronik di alamat [email protected] atau melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) dan sosialisasi gratifikasi online (Gratis2GO) yang dapat diunduh melalui play store atau app store,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Inspektorat Kota Depok, Firmanuddin menegaskan, agar ASN di Kota Depok tidak menerima gratifikasi. Dia menyampaikan dalam putusan tersebut mengacu pada Surat Edaran (SE) KPK No. B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019.

Firmanuddin mengatakan, penerimaan gratifikasi terbilang rawan di momen Lebaran. Hal ini untuk menghindari risiko sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang No 20. Tahun 2001 jo. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

“Ancaman hukuman penerima dan pemberi gratifikasi paling singmat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara,” katanya kepada Radar Depok, beberapa waktu lalu.

Namun demikian pihaknya sudah mengimbau, secara lisan kepada ASN yang bekerja dilingkungan Pemkot Depok, untuk tidak menerima gratifikasi. Yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. “Kami sudah sampaikan secara lisan, besok (hari ini, red) surat edaran walikota akan segera kami berikan,” kata Firmanuddin.

Menurutnya, jika diketahui kedapatan menerima gratifikasi diharapkan ASN, segera melapor dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. “Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak, kadaluarsa dalam waktu singkat dan dalam jumlah wajar dapat disalurkan ke panti asuhan, panti jompo dan pihak lain yang membutuhkan,” katanya.

Selain menolak gratifikasi, Pemkot Depok juga melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi seperti penggunaan kendaraan dinas operasional untuk kegiatan mudik.

Penggunaan fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan kedinasan dan merupakan bentuk benturan kepentingan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. (gun/san/rub)