Bawaslu Depok Berikan Rekomendasi ke KPU

In Politika
KOMPAK : Ketua KPU Kota Depok Nana Shobarna bersama Kapolresta Depok Kombes Didik Sugiarto, Dandim 0508/Depok Letkol Inf Eko Syahputra Siregar, dan jajaran TNI/Polri beserta Bawaslu selepas merampungkan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Pancoranmas, Sabtu (11/5) dini hari. Foto: RICKY/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pasca Pemilu dan proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019, Bawaslu Kota Depok mengeluarkan rekomendasi untuk KPU.

“Ada beberapa catatan atau rekomendasi ke KPU,” kata Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Depok pada tahapan Rapat  Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 tingkat Kota Depok, sambung Luli, pihaknya memberikan rekomendasi.

Adapun beberapa rekomendasi tersebut, yakni pertama, KPU Kota Depok menindaklanjuti permohonan keberatan saksi partai Demokrat Kota Depok terkait permohonan salinan data DPTb dengan mekanisme pengajuan surat permohonan kepada PPID KPU Kota Depok.

Kedua, KPU Kota Depok menindaklanjuti keberatan saksi PKB Kota Depok terkait adanya ketidak-sinkronan data pada TPS 24,41 dan 49 di Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapok untuk dilakukan penelitian dan pembandingan dengan data yang menjadi dasar acuan.

“Ketiga, KPU Kota Depok menindaklanjuti keberatan saksi Partai Golkar Kota Depok terkait permohonan sinkronisasi data DPTb pada Kelurahan Harjamukti, Cimanggis,” kata Luli.

Keempat, lanjut Luli, KPU Kota Depok menuangkan seluruh hasil keberatan saksi partai pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghjitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kota Depok ke dalam formulir Model DB2-KPU.

Terakhir, KPU Kota Depok mengintruksikan kepada seluruh PPK se-Kota Depok untuk mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghjitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Depok setelah selesai rekapitulasi di tingkat kecamatan selesai di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK paling lama 7 hari.

“Surat rekomendasi ini kami sampaikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya,” pungkas Luli. (cky)

You may also read!

NU pasir putih paket sembako

Gerakan 1.000 Kantong Sembako dari NU Ranting Pasir Putih

SOSIAL : PC Nadhlatul Ulama Ranting Pasir Putih mengadakan gerakan 1.000 kantong sembako. FOTO :

Read More...
ilustrasi penyebaran virus korona

3 Mei 2020 : 1.043 Orang Positif Virus Korona di Jawa Barat

ILUSTRASI   RADARDEPOK.COM, BANDUNG - Berdasarkan catatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), terhitung pada Minggu 3 Mei 2020

Read More...
ridwan kamil dari samping

Rp 10,8 Triliun untuk Kebutuhan PSBB Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.   RADARDEPOK.COM, BANDUNG - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jawa Barat (Jabar)

Read More...

Mobile Sliding Menu