PENYELESAIAN: Bawaslu Kota Depok saat menggelar Sidang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019 di kantor Sekretariatnya di Jalan Nusantara Raya No.1 RT003/013, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji. Foto: RICKY/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pasca  Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 tingkat Kota Depok selesai pada 11 Mei lalu hingga keputusan resmi dari KPU RI, Bawaslu Kota Depok menggelar Sidang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019 sebanyak 4 kali.

Tercatat dari Caleg PKB, Caleg Gerindra, Partai Demokrat dan terakhir Partai Golkar yang mengajukan  dan melaksanakan sidang tersebut di kantor Sekretariatnya di Jalan Nusantara Raya No.1 RT003/013, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji.

“Ada empat sidang yang kami gelar. Terakhir Partai Golkar,” kata Komisioner Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana kepada Radar Depok.

Dede yang juga Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Depok ini mengungkapkan, keempat sidang yang digelar itu, semuanya adalah sidang dugaan pelanggaran administrasi Pemilu.

“Semuanya berkaitan dengan proses Pemilu yang telah dilakukan oleh penyelenggara teknis dalam hal ini KPU Kota Depok beserta jajarannya. Kalau ke MK (Mahkamah Konstitusi.red) itu kan perselisihan hasil Pemilu,” tutur Dede.

Sedangkan, sambung Dede, mekanisme sidang yang digunakan adalah mekanisme penanganan pelanggaran administrasi dengan acara cepat,  jadi ada pembacaan laporan dari pelapor, jawaban terlapor, pembuktian hal-hal yang dilaporkan, pembacaan putusan dari majelis sidang.

“Alhamdulillah sudah selesai semua,” ujarnya.

Untuk pengajuan  Sidang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Dede menambahkan, dilakukan melalui laporan resmi. Kemudian, batas waktu gelar sidang tersebut selama proses rekapitulasi hingga putusan penetapan hasil Pemilu dari KPU RI.

“Jadi setelah rekapitulasi selesai di tingkat RI, tidak ada lagi  Sidang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu, kecuali perselisihan yang diajukan ke MK. Jadi, persoalan ada yang tidak terima dengan hasil perolehan suara yang tidak memuaskan pihak tertentu, silahkan mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilu ke MK,” pungkasnya. (cky)