IST
IST

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat memutuskan KPU Kabupaten Bekasi bersalah secara administratif dalam prosedur penyelenggaraan rekapitulasi suara, di Desa Jatimulya dan PPK Tambun Selatan.

Putusan ini akan menjadi bukti kuat bagi PKS agar KPU RI dapat melakukan penghitungan suara ulang DPR RI di Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Ketua Humas DPW PKS Jawa Barat, Imam Budi Hartono menerangkan, berdasarkan informasi yang didapat dari Budi Purwanto, pelapor dugaan penggelembungan suara di Desa Jatimulya dan PPK Tambun Selatan, pada Putusan Pemeriksaan Acara Cepat menyatakan KPU Kabupaten Bekasi bersalah.

“Kareannya dari PKS Kabupaten Bekasi berharap, pembetulan perolehan suara bisa dilakukan sesegera mungkin sehingga perolehan suara Partai NasDem dapat dikoreksi dan dikembalikan ke angka 1.430, bukan 7.525 suara,” kata Imam kepada Radar Depok, kemarin (16/5).

Dengan pembetulan tersebut, sambung pria yang akrab disapa IBH Ini, nantinya KPU dapat menetapkan kursi ke-10 DPR RI Dapil Jabar 7  yang meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta kepada PKS.

Sidang Pembacaan Keputusan Bawaslu Jawa Barat berlangsung pada Rabu, 15 Mei 2019. Dalam kesempatan itu hadir KPUD Kabupaten Bekasi sebagai terlapor dan Bawaslu Kabupaten Bekasi sebagai pihak terkait. “Selanjutnya, PKS akan meneruskan hasil keputusan Bawaslu Jawa Barat ke KPU Pusat,” tandasnya.

Sebelumnya, Budi Purwanto mengajukan protes atas adanya perbedaan yang signifikan antara hasil perhitungan C1 pihak saksi PKS di tingkat desa/kelurahan untuk DPR RI Dapil Jabar 7 meliputi Bekasi, Karawang, dan Purwakarta dengan hasil perhitungan KPU. Selisih tersebut diduga terjadi di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi untuk perolehan suara Partai Nasdem.

Dari data C1 yang PKS miliki, perolehan Nasdem hanya di angka 1.400, tapi di DAA1 atau formulir rekapitulasi tingkat desa itu ada 7.500, jadi selisih sekitar 6.000 suara. Hal tersebut, bila terbukti, akan berdampak pada perolehan kursi PKS di Senayan.

Budi dan kuasa hukumnya menginginkan pembandingan data antara hasil pencatatan C1 pihak saksi PKS dengan hasil penghitungan KPPS setempat. Dia mengaku, keinginannya tersebut tidak terakomodasi bahkan setelah pihaknya mengajukan formulir DAA2—formulir keberatan—di tingkat perhitungan kecamatan. (cky)