KPPS Meninggal Bertambah

In Pemilu serentak, Utama
BERDUKA: Prosesi pemakaman Anggota KPPS 65 Kelurahan Cipayung, Ahmad Fauzi di TPU Karet Cipayung, Kelurahan Cipayung, Kecamatamn Cipayung, Depok, Kamis (2/5). Foto: ARNET/RADARDEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Diduga kelelahan menjalani perjalanan rangkaian Pemilu serentak, mulai dari persiapan hingga perhitungan, menyebabkan salah satu anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)di TPS 65 Kelurahan Cipayung, Ahmad Fauzi meninggal dunia.   Ia meninggal usai menjalani perawatan empat hari di Rumah Sakit Bhakti Yudha. Penyebab kelelahannya ini, sudah terlihat sejak Ahmad masuk rumah sakit.

“Sebelumnya terlihat sakit wajahnya pucat, karena tugas tetap aja kerja. Seperti nggak dirasa. Akhirnya masuk rumah sakit Jumat sore, pulang Senin,” ungkap Ketua RT07, Maimunah kepada Radar Depok.

Maimunah melanjutkan, Ahmad yang juga menjabat sebagai Sekretaris RT07 ini tidak mempunyai riwayat penyakit selama melayani warga di lingkungan. Namun, almarhum bekerja menghitung surat suara meski sudah tampak sakit.

“Pulang dari RS Bhakti Yudha, ia dibawa lagi ke RSUD. Di sana baru meninggal. Saya belum nanya penyebab pastinya ke pihak rumah sakit,” tutur Maimunah.

Terpisah, Ketua PPS Kelurahan Cipayung, Asep Sobari mengatakan, sejak 18 april Ahmad sudah terlihat kurang bertenaga. Sehingga pihaknya memutuskan istirahat sejenak di rumah dan dilajutkan setelah ibadah Isya.

“Info yang kami dapat dari keluarga sudah istirahat di rumahnya. Karena melihat kondisinya drop akhirnya di rujuk ke rumah sakit,” tambah Sobari.

Sobari menduga kuat kepergian rekannya akibat kelelahan sehingga kondisi badan menurun. Namun tanggung jawabnya perlu diikuti meski sakit Ahmad tetap memegang tanggung jawab. Ahmad Fauzi dimakamkan di TPU Karet Cipayung dengan di antarkan pejabat wilayah setempat, Camat Asep Rahmat, Lurah Cipayung, Herman, dan kerabat PPS, PPK sampai Bawaslu hadir prosesi pemakaman Ahmad.

Pemilu Serentak sangat Berat

Politikus senior Indonesia, Siswono Yudo Husodo menilai Pemilu serentak 2019 ini begitu berat. Sebab, Hingga Selasa 30 April 2019, tercatat anggota KPPS yang meninggal sebanyak 318 orang, pengawas pemilu sebanyak 72 orang, dan anggota kepolisian 22 orang. Apabila ditambah dengan jumlah petugas dan pengawas yang mengalami musibah lain jumlahnya hingga ribuan.

“Saya merasa seluruh warga Indonesia patut menghargai upaya KPU dalam melaksanakan Pemilu serentak di 2019. Banyak yang wafat, karena melaksanakan tugas yang begitu berat,” tutur Siswono kepada Radar Depok, kemarin (2/5).

Siswono menilai, jangan dibandingkan penyelenggara Pemilu seperti di Jakarta dengan daerah. Jika melihat ke daerah, membawa surat suara, di saat ada jalan yang terputus akibat musim hujan, mobil tidak bisa lewat dan terpaksa menggunakan gerobak. Sampai di TPS jam 6 pagi harus mulai menyiapkan pemungutan suara. Kemudian selesainya harus menghitung lebih dari ribuan Caleg.

“Menghitung satu per satu Caleg itu tidak mudah. Dibatasi harus selesai jam tertentu, ada yang dilanjutkan besok paginya tanpa tidur,” ujar dia.

Jadi, sambung dia, kita harus menghargai upaya KPU dan ia tidak melihat ada indikasi suatu kecurangan dan hasilnya harus ditunggu tanggal 22 Mei. Sedangkan, real qount KPU itu merupakan sebuah progres untuk mempercepat mengetahui perkiraan hasilnya.

“Sekarang sudah 60 persen, perbedaan antara pak Jokowi dan pak Prabowo sudah mendekati 12 persen. Sementara partai-partai terbanyak adalah PDI Perjuangan, kedua Golkar, ketiga Gerindra, keempat NasDem, kelima Demokrat, keenam PKB, ketujuh PKS, kedelapan PAN dan kesembilan PPP,” ucapnya.

Untuk penghitungan partai sendiri, kata Siswono, baru masuk 22 persen. Angka tersebut, merupakan suatu indikasi saja. Ia berharap tidak ada demo menuntut salah satu paslon mundur. Tanggung jawab generasi adalah menyerahkan negara ini ke generasi berikutnya dengan kondisi dan sistem yang lebih baik. Menurutnya, kebijakan Pemilu serentak Pipres dengan Pileg itu harus dievaluasi.

“Menurut hemat saya, kedepan sebaiknya kembali saja seperti dulu, Pileg dulu ditentukan presidential threshold-nya, baru Pilpres tersendiri. Saat ini diujicoba, Pilpres dan Pileg disatukan, setengah mati kerumitannya, kelelahannya, kemudian korbannya begitu tinggi, konflikasi di daerah juga banyak, dimana belum tentu caleg dari partai pendukung presiden A, berkampanye untuk A, belum tentu bisa saja untuk B,” pungkasnya. (cr2/cky)

You may also read!

919 RW dipasang wifi

919 RW di Depok akan Dipasang Wifi Gratis

RENCANA WIFI GRATIS : Warga melintas di depan Balai RW 02, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan

Read More...

Zona Merah Pernikahan Berujung Darurat Perceraian

  Oleh: Nurina P.Sari Penggerak Komunitas Ibu Peduli Generasi   “SAYA mau daftar cerai,” itulah ungkapan yang paling sering terdengar oleh para petugas

Read More...
tim wuhan

Damkar Depok Terjunkan Tim Wuhan

STERILISASI : Petugas saat melakukan penyemprotan menggunakan alat semprot fogging berbentuk uap di seluruh area

Read More...

Mobile Sliding Menu