DITUNTUT: Terdakwa Lurah Kalibaru Abdul Hamid dinyatakan bersalah karena melakukan pungli, dan dituntut penjara 10 bulan kurungan penjara. Foto: RUBIAKTO/RADAR DEPOK
DITUNTUT: Terdakwa Lurah Kalibaru Abdul Hamid dinyatakan bersalah karena melakukan pungli, dan dituntut penjara 10 bulan kurungan penjara. Foto: RUBIAKTO/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK-Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, menuntut terdakwa mantan Lurah Kalibaru Abdul Hamid selama 10 bulan penjara. Penegasan tersebut disampaikan JPU Roji Juliantono yang menggantikan Jaksa Hary Palar di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Rabu (15/5).

Dalam amar tuntutan JPU, terdakwa Lurah Kalibaru Abdul Hamid dinyatakan bersalah. Dan meyakinkan melakukan tindak pidana menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan terbukti melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHP.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Hamid selama 10 bulan penjara,” ucap Roji dalam ruang sidang.

Abdul Hamid terbukti bersalah pada 11 April 2019, saat saksi Davit Ronaldo meminta tanda tangan terdakwa pada dokumen Akta Jual Beli Tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Surat Keterangan dan Surat Keterangan Riwayat.

Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa berkasnya masih di laci dan belum ditanda tangani dengan alasan, masih ada kekurangan berkas dan membutuhkan biaya administrasi.

Nilai transaksi yang disebutkan Abdul Hamid mencapai Rp5.880.000. Dalam kesaksiannya David Ronaldo mangatakan biaya yang harus dibebankan sebanyak Rp700 Ribu per meter dikalikan 280 meter persegi.

Selain itu, terdakwa juga meminta biaya administrasi sebesar tiga persen dari nilai transaksi sambil mengambil handphone dan menghitung lalu menunjukkan hasil penghitungan ke saksi dan berkata “Biayanya sebesar Rp5.880.000,” kata David Ronaldo. (rub)