CEK : Walikota Depok, Mohammad Idris dan Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna melakukan uji emisi kepada salah satu mobil dinas ASN. Foto: DOK DISKOMINFO KOTA DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pemerintah Kota Depok melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kerjanya untuk menggunakan mobil dinas saat bermudik atau pulang kampung di hari Raya Lebaran 1440 H. Imbauan ini diserukan Walikota Depok melalui Surat Edaran Nomor: 003/236-Irda tanggal 16 Mei 2019.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Nina Suzana mengatakan, Surat Edaran Walikota Depok merupakan terusan dari Surat Edaran (SE) KPK No. B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019. Perihal imbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan.

“Semua ASN ditekankan tidak boleh menggunakan mobil dinas untuk pulang kampung (mudik) saat Lebaran tahun ini,” kata Nina dengan tegasnya di Balaikota Depok, Rabu (22/5).

Menurut Nina, kendaraan operasional dinas hanya boleh diperuntukkan untuk kepentingan terkait kedinasan. Di luar agenda dinas, para ASN dilarang menggunakan fasilitas milik Pemerintah Kota Depok.

Walaupun dilarang, mobil-mobil yang saat ini ada di tangan ASN tidak dikembalikan ke Balaikota jelang Lebaran. Namun tetap berada di rumah masing-masing ASN tersebut. Disamping itu, Pemkot Depok akan memantau pergerakan dari ASN.

“Kalau ada yang berani pakai fasilitas dinas, ASN akan dikenai sanksi,” ujar Nina.

Terpisah, Kepala Inspektorat Depok, Firmanuddin menuturkan, sanksi yang akan dikenakan oleh ASN yang menggunakan fasilitas dinas saat mudik beragam. Dari sanksi ringan, sedang, hingga berat.

“Apabila ada yang melanggar imbauan Walikota ini ASN akan dikenakan sanksi ringan dulu. Mereka akan ditindak oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok,” tuturnya.

Selain mobil dinas, Pemkot Depok juga melarang ASN-nya untuk tidak menerima gratifikasi saat Lebaran. Menurutnya, penerimaan gratifikasi terbilang rawan di momen Lebaran. Hal ini untuk menghindari risiko sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang No 20. Tahun 2001 jo. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

“Ancaman hukuman penerima dan pemberi gratifikasi paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara,” ucapnya.

Apabila diketahui kedapatan menerima gratifikasi, diharapkan ASN segera melapor dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

“Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak, kadaluarsa dalam waktu singkat dan dalam jumlah wajar dapat disalurkan ke panti asuhan, panti jompo dan pihak lain yang membutuhkan,” terang Firmanuddin. (san)

Larangan Mobil Dinas Dipakai Mudik:

– Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor: 003/236-Irda tanggal 16 Mei 2019.

– Terusan Surat Edaran KPK No. B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019.

– Berlaku untuk Seluruh ASN Pemkot Depok.

– Jika ada yang berani menggunakan fasilitas dinas akan dikenakan sanksi oleh BKPSDM Kota Depok.

 

Larangan Lainnya:

– Penerimaan Gratifikasi

– Ancaman hukuman bagi penerima dan pemberi paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara.

– Apabila menerima gratifikasi ASN melapor dalam waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.