Ist

RADARDEPOK.COM, CIBUBUR– Peningkatan kapasitas anggota Kampung Siaga Bencana (KSB), latihan rutin dan terstruktur menjadi urutan prioritas kebijakan yang harus segera ditindaklanjuti untuk mempersiapkan masyarakat yang siap menghadapi bencana.

Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat setelah mendengar pemaparan hasil penelitian tentang Kampung Siaga Bencana,

“ini betul-betul menjadi input dalam pengembangan penanganan bencana berbasis komunitas. KSB merupakan salah satu prioritas yang sifatnya pencegahan. Seperti diketahui setelah terjadi bencana di Selat Sunda perlu ada penyesuaian dalam penyiapan KSB“, kata Harry saat menerima delegasi World Food Program (WFP) di kawasan Cibubur pada Selasa (21/5).

Dia mengatakan, Pembentukan KSB, mengarah kepada pendekatan kawasan. Sehingga, pemikiran kampung sebagai kawasan, bersifat lokal sifatnya. Mungkin saja terjadi, banjir melintasi beberapa desa, sehingga bisa fasilitasi terbentuknya KSB.

“KSB tidak identik dengan kampung tetapi lebih kepada memfasilitasi masyarakat untuk lebih bisa memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana”, tandasnya.

WFP telah melakukan studi tentang KSB dengan melibatkan 34 KSB dan 14 mitra kerja di tujuh propinsi. Dari hasil penelitian tersebut, WFP merekomendasikan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan KSB menjadi prioritas yang utama untuk segera dilakukan.

Di lokasi sama, Leason Officier EPR WFP Wipsar Dina Triandini menambahkan, prioritas kebijakan yang pertama adalah capacities (kapasitas), yang kedua permanence (keabadian) dan urutan yang ketiga adalah funding (pendanaan).

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengumpulkan praktek baik dan Pembelajaran dari KSB-KSB yang telah terbentuk untuk meningkatkan kualitas program KSB di masa mendatang. Dari penelitian itu, WFP menemukan setidaknya ada 12 masalah yang terjadi dilapangan yang harus segera ditindaklanjuti.

“Setidaknya terdapat 12 hal yang ditemukan dilapangan, yaitu Sustainability, Permanence, Effectiveness, Ownership, Adaptiveness, Inclusion, Institutionalism, Policy Environment, Capacities, Culture, Funding, dan Accountability,” ucapnya. (cky)