PKS : Penolakan PKR Karena Perbedaan Interpretasi

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Penolakan Raperda Penyelenggaraan Kota Religius dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Depok, dinilai PKS Kota Depok karena perbedaan interprerasi terhadap Raperda inisiatif Pemkot Depok tersebut.

Hal ini disampaikan Ketua DPD PKS Kota Depok, Moh. Hafid Nasir saat dihubungi Radar Depok beberapa waktu lalu.

“Saya kira hanya perbedaan interpretasi terhadap Raperda tersebut,” tutur Hafid yang juga Anggota DPRD Kota Depok.

Untuk itu, sambung Hafid, perlu ada duduk bersama antara, Bapemperda dengan mengundang bagian hukum dan perangkat daerah sebagai pengusul Raperda PKR.

Sebab, sejauh yang ia pahami, jumlah populasi penduduk yang meningkat diakibatkan, salah satunya besarnya jumlah migrasi dari luar daerah ke Kota Depok. Sehingga, keberagaman dan kemajemukan ini butuhkan aturan agar bisa hidup saling menghargai dalam menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing.

“Ini sebagai salatu satu tahapan dalam mewujudkan Depok yang unggul, nyaman dan religius,” pungkasnya.

Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok menolak Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif Pemkot Depok tentang penyelenggaraan Kota Religius (PKR) dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Depok beberapa waktu lalu.

Hal tersebut disampaikan Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok yang juga Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo kepada Radar Depok, Jumat (17/5). “Pada Intinya Perda PKR ini ingin mengatur bagaimana warga Kota Depok menjalankan Agama dan kepercayaannya. Termasuk cara berpakaian,” kata pria yang akrab disapa HTA.

Menurutnya, usulan ini telah ditolak oleh Bamus DPRD kota Depok untuk masuk ke dalam daftar Program Legislasi Daerah (Prolegda). Dengan demikian, sambung HTA, segala jenis pembahasan mengenai Raperda ini tidak lagi dimungkinkan untuk dilakukan di setiap alat kelengkapan Dewan.

Kemudian,  Walikota Depok, Mohammad Idris kembali mengeluarkan penyataan ihwal Raperda Pelaksanaan Kota Religius (PKR). Kata dia, penolakan (Raperda) tersebut hanya bentuk missed communication saja. Situasinya belum mengizinkan, karena baru selesai dengan kesibukan Pileg.

“Namanya orang ya, setelah selesai dengan kepenatan dan kesibukan masa-masa Pileg, sehingga lelah dan konsentrasinya berkurang. Nanti kita pahami bersama lah,” terangnya.

Untuk itu, sambung Idris, kedepan harus digarap kembali, karena yang dipermasalahkan adalah draft rancangannya. Namun, kontennya memang belum dibicarakan. Karena ini baru executif summary saja untuk disampaikan.

“Akan diusulkan kembali, karena kita berkepentingan untuk menjelaskan dan membuat ukuran arti religius itu apa. Sehingga, nanti kita bisa mengantisipasi gerakan-gerakan anak-anak tawuran, geng motor yang datangnya dari luar Kota Depok misalnya,” lanjutnya. (cky)