RADARDEPOK.COM, DEPOK – Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Kota Religius (PKR) yang diajukan Pemerintah Kota Depok ke DPRD, terdapat aturan tata cara berpakaian untuk masyarakat Depok di salah satu pasalnya.

Pada pasal 14 ayat 1 Raperda PKR disebutkan, setiap orang wajib berpakaian yang sopan sesuai ajaran agamanya masing-masing, norma kesopanan masyarakat Kota Depok. Ayat 2: Setiap pemeluk agama wajib saling menghormati dan menghargai tata cara dan batasan berpakaian sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing.

Sedangkan Ayat 3: Setiap lembaga, baik pemerintah daerah maupun swasta di Kota Depok mengatur dan menetapkan ketentuan berpakaian bagi setiap pegawai, karyawan dan/atau orang yang berada dibawah tanggung jawabnya atau lingkungan kerjanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, cara berpakaian menurut ajaran agamanya dan/atau norma kesopanan masyarakat Kota Depok.

Walikota Depok, Mohammad Idris mengatakan, Raperda ini bertujuan untuk membangun tata nilai kehidupan masyarakat yang lebih dekat ke agama, termasuk mengatur etika berpakaian. Namun aturan itu disesuaikan juga dengan ajaran agama yang dianut masing-masing masyarakat.

“Secara filosofis spirit penyusunan Raperda ini untuk menguatkan kehidupan sosial masyarakat di Kota Depok yang sesuai dengan norma-norma dan nilai kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada dasar sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa,” kata Idris.

Namun sayangnya Raperda ini menjadi polemik dan ditolak DPRD Depok. Menurut Idris, seharusnya DPRD mendengarkan masukan terlebih dahulu sebelum menolaknya di tingkat Badan Musyawarah (Bamus). Pasalnya, Raperda PRK ini diajukan untuk mewujudkan masyarakat Kota Depok yang lebih religius sebagaimana yang terkandung dalam visi Kota Depok yang ‘Unggul, Nyaman dan Religius’. Serta sesuai dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengan (RPJMD) Kota Depok.

“Agar masyarakat Kota Depok ini memahami agama masing-masing sehingga punya sikap perilaku toleran terhadap kerukunan umat beragama serta nilai prinsip-prinsip bangsa yang sudah jelas berdasarkan Pancasila dan UUD 45 agar masyarakat kita rukun dalam kebhinekaan. Di dalam RPMJD sudah jelas, kita ingin ukurannya seperti apa, makanya perlu adanya Raperda,” papar Idris.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo mengungkapkan, alasan penolakan Raperda tersebut karena DPRD Depok memandang urusan agama adalah ranah privat, yang kalaupun difasilitasi, maka kewenangannya ada di pemerintah pusat.

“Religiusitas adalah hal yang bersifat sangat pribadi (privat), berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Dengan demikian bukan kewenangan kota untuk mengatur kadar religiusitas warganya,” pungkas Hendrik. (san)