APBD untuk Sebesar-besarnya Kepentingan Masyarakat

In Metropolis
RAPAT PARIPURNA : (kiri ke kanan) Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna, Wakil Ketua DPRD Kota Depok Igun Sumarno, dan Wakil Ketua DPRD Kota Depok Supariyono, saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, kemarin (28/6). Foto : RUBIAKTO/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – DPRD Kota Depok menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBD Tahun Anggaran 2018, di Gedung DPRD Kota Depok, Jumat (28/06).

Anggota Fraksi PPP, Sri Kustiani, menyampaikan pandangannya dari pencermatan struktur belanja. Kata dia, ampir pada seluruh jenis belanja terdapat sisa penggunaan APBD.

Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dengan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) APBD tahun anggran 2018 sebesar Rp 765.645.486.751,55 (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Milyar, Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta, Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu, Tujuh Ratus Lima Puluh Satu, Koma Lima Puluh Lima Rupiah).

“Apapun alasannya harus ada teguran keras kepada OPD yang bersangkutan, agar di tahun-tahun mendatang tidak terdapat lagi Silpa yang besar,” ucap Sri.

Fraksi PPP memandang bahwa, APBD harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberpihakan tersebut harus dijadikan pilihan.

APBD wajib pula ditujukan sebesar-besarnya untuk belanja pelayanan dasar, khususnya pelayanan pendidikan, kesehatan dan perluasan lapangan kerja.

“Semua itu berorientasi pada rakyat miskin sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dengan tujuan akhir kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Depok,” katanya.

Sementara itu, Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna berterima kasih atas apresiasi yang diberikan. Terkait adanya silfa menurutnya bukan semata kelalaian pemerintah. Namun ada beberapa program yang berbenturan dengan kebijakan lain.

“Kami sudah maksimal, ada saja proyek yang tertunda karena tidak fokus. Kedepan kami akan tentukan proyek yang akan menjadi prioritas,” kata Pradi.

Pertanggung jawaban APBD 2018, menjadi bahan masukan dalam perbaikan dan pelaksaan. Delapan kali mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi apresiasi pemerintah untuk kerja lebih baik.

“Menjadi delapan kali kota Depok mendapat WTP bukan hal mudah, perlu kerja keras semua pihak. Ini tidak mudah, kami akan tetap bekerja untuk masyarakat untuk mempertahankan gelar WTP,” tukas Pradi. (rub)

You may also read!

perumahan sawangan elok fogiing

Perumahan Sawangan Elok Difogging : Warga Apresiasi Kuda Depok

SEMBURKAN ASAP : Anggota Kuda Depok sedang mengasapi lingkungan perumahan Sawangan Elok, di Kelurahan Duren

Read More...
XL axiata direksi baru

XL Axiata Tetapkan Susunan Direksi Baru

RUPSLB : (ki-ka) Direktur & Chief Teknologi Officer XL Axiata, I Gede Darmayusa, Direktur &

Read More...
puskesmas cimanggis roadshow

Puskesmas Cimanggis Roadshow Gema Lawan Covid-19

SOSIALISASI : UPTD Puskesmas Cimanggis melakukan roadshow Gerakan Bersama (Gema) Lawan Covid-19, di Posyandu Bhakti,

Read More...

Mobile Sliding Menu