FPI Depok Kawal Putusan MK

In Utama

Agus Rahmat, Ketua FPI Kota Depok

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2019 akan ditetapkan hari ini, Kamis (27/6). Penentuan siapa yang bakal menjadi Presiden RI pun akan ditetapkan berdasarkan sidang putusan tersebut.
Guna menyaksikan dan mengawal hasil putusan MK, Front Pembela Islam (FPI) Kota Depok berencana akan mendatangi kantor MK di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta, Kamis (27/6) hari ini.

Rencananya FPI Kota Depok menerjunkan seratus anggotanya menuju Gedung MK Jakarta. Aksi turun ke jalan itu dilakukan bersamaan dengan agenda Hakim MK yang menggelar sidang putusan gugatan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Ketua FPI Kota Depok, Agus Rahmat mengatakan, rencana aksi tersebut sesuai instruksi FPI pusat untuk mengawal hasil Pemilu dan Pilpres yang dikeluarkan MK.
“Kami dapat instruksi dari FPI pusat untuk datang ke Jakarta guna mengawal keputusan MK, terkait gugatan sengketa pilpres 2019,” kata Agus Rahmat saat dihubungi Radar Depok, Rabu (26/6).

Namun, Agus tak merinci secara detail berapa banyak laskar FPI yang datang dan mengawal sidang putusan MK. Dia hanya mengatakan, jumlahnya mencapai ratusan orang. “Saya belum dapat laporan pasti berapa laskar FPI dari Depok yang ikut hadir ke MK. Kami memperkirakan ratusan orang,” ujar Agus.
Namun kali ini FPI tidak melakukan konvoi di jalan dengan menggunakan sepeda motor. Mereka berencana datang sendiri-sendiri ke Gedung MK dari rumah masing-masing. “Enggak konvoi, mereka inisiatif sendiri pergi pakai motor, mobil dan kereta,” kata Agus.
Meski anggotanya bertolak ke Jakarta, Agus mengaku absen mengikuti instruksi FPI pusat. Menurutnya bakal tetap berada di Depok, sambil memantau perkembangan. “Kebetulan saya enggak ikut, karena sedang sakit,” tegasnya.

Sebelumnya Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna mengimbau kepada warga Depok untuk tidak ikut terlibat pengerahan massa di sidang gugatan pemilu yang digelar di MK. Menurutnya warga tak perlu ikut-ikutan untuk berdatangan ke MK karena Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto telah melarang para pendukung agar tidak melakukan pengerahan massa.

“Ngapain juga ke sana (MK, red), kan sudah diserahkan ke lembaga MK untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu 2019,” kata Pradi.
Dia juga meminta kepada masyarakat pendukung Capres Prabowo dan Capres petahana Joko Widodo bisa menghormati seluruh proses yang nantinya berjalan di MK. “Pak Prabowo pun sudah mengimbau tidak ada kerahan massa ke MK,” tukas Pradi.
Senada dengan Wakil Walikota, Komandan Distrik Militer (Dandim) 0508/Depok Letkol Inf Eko Syah Putra Siregar mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi isu-isu negatif saat putusan hasil Pilpres 2019 di MK.

Dandim meminta semua pihak harus menahan diri dan tidak terpancing informasi hoaks dan menyesatkan sehingga tidak menimbulkan perpecahan. Dandim juga mengajak masyarakat untuk bijak dalam mengambil sikap dan tindakan. Percayakan proses sengketa tersebut kepada MK sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Dia berharap proses penyelesaian sengketa Pilpres tidak ada hal yang menjurus pada tindak kekerasan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Jakarta. “Ini untuk kebaikan bersama. Proses demokrasi ini harus kita yakinkan tetap mengedepankan dan menjaga keutuhan NKRI,” ujarnya.  (rub)

You may also read!

pradi ngobrol sama nenek

Pradi Didoakan Nenek Usia 106 Tahun

SUNGKEM : Calon Walikota Nomor Urut 1, Pradi Supriatna saat sungkem ke Mak Naimah nenek

Read More...
imam bertemu pendukung

Idris-Imam Selalu Tepati Janji Kampanye

DUKUNGAN : Calon Wakil Walikota Depok Nomor Urut 2, Imam Budi Hartono saat sosialisasi di

Read More...
maksimal nikah di KUA

Nikah di KUA Maksimal 10 Orang

Kepala KUA Beji, Dede Nasip.   RADARDEPOK.COM, BEJI – Pandemi Covid-19 benar-benar merusak segala sendi kehidupan. Bikin

Read More...

Mobile Sliding Menu