Beranda Politika Imam Budi Hartono : Komposisi Zonasi Harus Diubah

Imam Budi Hartono : Komposisi Zonasi Harus Diubah

0
Imam Budi Hartono : Komposisi Zonasi Harus Diubah
MEMBLUDAK : Sejumlah orang tua dan calon siswa saat antre untuk melakukan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 1, Jalan Nusantara Raya, Kecamatan Pancoranmas, Senin (17/6). Foto : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Belum terpenuhinya fasilitas pendidikan di Kota Depok membuat lulusan SMP kesulitan untuk masuk ke SMA Negeri. Keterbatasan daya tampung pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pun menjadi problematika yang pelik tiap tahunnya di kota sejuta maulid.

Hal tersebut semakin pelik dengan sistem zonasi bagi siswa lulusan SMP yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA atau SMK Negeri. Karenanya, anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono agar sistem zonasi dipertimbangkan lagi oleh Pemerintah Jabar selaku pemegang kewenangan SMA dan SMK Negeri.

“Jangan zonasi dahulu untuk wilayah Jawa Barat, karena SMAN dan SMKN belum cukup dan tidak merata, bangun dahulu SMAN dan SMKN pada setiap kecamatan, kasihan warga yang wilayah kecamatannya belum ada SMAN dan SMKN,” kata Imam Budi Hartono, Kamis (20/6).

Menurut pria yang akrab disapa IBH ini, jika tetap dipaksakan menggunakan sistem zonasi, maka komposisinya harus diubah, yakni zonasi 30 persen, akademik 50 persen, keluarga miskin 10 persen dan sisanya prestasi non akademik.

“Kalau pakai sistem zonasi yang sekarang, dengan keterbatasan sekolah di Kota Depok, tentu akan sangat menyulitkan para siswa untuk masuk,” terangnya.

Untuk itu, ia meminta kepada Gubernur dan Pemprov Jawa Barat agar segera menambah fasilitas gedung sekolah untuk jenjang SMA dan SMK Negeri di Jawa Barat. Terkhusus, di Kota Depok, minimal SMA atau SMK Negeri eksis di tiap kecamatan.

“Pemprov Jawa Barat selaku pemegang kewenangan harus bisa memberikan solusi untuk problematika yang terjadi saat ini,” tegasnya.

Ia mencontohkan, seperti Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang berani mengambil keputusan untuk menghentikan sementara tahapan PPDB tahun ini setelah ada unjuk rasa dari para orangtua siswa  yang menghendaki sistem PPBD 2019 dikembalikan seperti sistem 2018.

“Mereka (Pemprov Jawa Timur) sudah mengambil keputusan tepat, jangan sampai siswa dengan nilai akademisnya bagus terabaikan juga,” katanya.

Politikus yang dikabarkan masuk bursa Pemira DPD PKS Depok untuk Pilkada Depok 2020 ini pun mengimbau kepada warga untuk tidak mempercayai calo atau oknum yang menjanjikan bisa memasukan anaknya di SMAN atau SMKN.

“Adukan jika ada perbuatan itu, untuk para panitia PPDB mohon melayani warga dengan sebaik-baiknya. Sebuah resiko pekerjaan dan kebijakan membuat panitia ekstra untuk bekerja. Semoga Allah membalas dengan pahala yang banyak. Amin ya robalalamin,” pungkas IBH. (cky)