Beranda Utama Koruptor Ditangkap di Raffles Hills

Koruptor Ditangkap di Raffles Hills

0
Koruptor Ditangkap di Raffles Hills
TANGKAP : Zulfadli (celana pendek) ditangkap di kediamannya di perumahan Raffles Hills, Blok 3 nomor 16 Depok, Jawa Barat, Selasa (18/6/2019). Insert : Terpidana korupsi dana bantuan sosial KONI Kalimantan Barat 2006-2008, Zulfadli tiba di Lembaga Permasyarakartan (Lapas) Kelas II A Pontianak, Rabu (19/6) pagi. Foto : IST

RADARDEPOK.COM, DEPOK-Perumahan Raffles Hills, Blok 3 nomor 16, Keluarahan Harjamukti, Cimanggis jadi tempat bersembunyi koruptor. Kemarin, mantan anggota DPR RI Zulfadli dieksekusi Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak. Terpidana korupsi dana bantuan sosial KONI Kalimantan Barat 2006-2008 ini, tak berkutik ketika disatroni Korps Adhyaksa.

Eksekusi Zulfadli dipimpin langsung Kasi Pidsus Kejari Pontianak, Juliantoro bersama anggotanya. Zulfadli yang saat itu mengenakan baju kaos dan celana pendek tampak pasrah saat tim Pidsus Kejari Pontianak membekuknya. Ia pun ditangkap tanpa perlawanan lalu dibawa menuju kantor Kejari Jakarta, untuk menandatangi administrasi penangkapan.

Kasi Pidsus Kejari Pontianak, Juliantoro mengaku, telah menangkap terpidana korupsi dana Bansos KONI Kalbar, Zulfaldi di kediamannya di Cimanggis Depok, Jawa Barat. Penangkapan dilakukan setelah, pihaknya melakukan pengintaian selama kurang lebih satu minggu.

“Dari pengintaian, kami akhirnya berhasil mengetahui terpidana berada di rumahnya di perumahan Raffles Hills, Depok. Ditangkap sekitar jam dua siang kemarin,” kata Juliantoro, Rabu (19/6).

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi Kejari Pontianak dalam perkara korupsi dana hibah KONI Kalimantan Barat 2006-2008.

Dalam putusan nomor 652 K/Pid.Sus/2018, MA memperberat hukuman terhadap terdakwa Zulfadhli. Bekas Ketua DPRD Kalbar yang kini anggota DPR itu, dihukum 8 tahun penjara, denda Rp 200 juta dan membayar uang pengganti Rp 11,225 miliar.

“Menyatakan terdakwa Zulfadhli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” demikian amar putusan kasasi.

Putusan kasasi ini diketuk majelis hakim agung yang diketuai Artidjo Alkostar dengan anggota Abdul Latif dan MS Lumme pada 7 Mei 2018.

MA memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Kalbar Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/ PTKalbar tanggal 10 Juli 2017. Putusan banding itu menguatkan putusan Pengadilan Tipkor Pontianak Nomor 44/Pid.Sus- TPK/2016/PN Ptk tanggal 13 April 2016.

Pada pengadilan tingkat pertama memutus Zulfadhli dihukum 1 tahun penjara, dan denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan. Pengadilan Tipikor Pontianak tidak menjatuhkan hukuman membayar uang pengganti.

Ketua majelis hakim Kusno saat itu menjelaskan, Zulfadhli telah mengembalikan dana hibah yang pernah dipinjamnya secara pribadi ketika menjabat Ketua DPRD Kalbar.

Sementara mengenai uang Rp800 juta yang diduga dinikmati terdakwa, menurut Kusno, berdasarkan bukti kuitansi yang ditandatangani Zulfadhli hanya semata-mata untuk laporan pertanggungjawaban. Karena itu, uang pengganti tidak bisa dibebankan kepada terdakwa. Demikian juga dalam uraian nota putusan, dimana ada kerugian negara sebesar Rp15 miliar.

Polda Kalbar menetapkan anggota DPR asal Golkar, Ir H Zulfadhli dan anggota DPR asal PPP, Usman Dja’far sebagai tersangka dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Pemprov Kalbar, 2006-2008.

Meski menyandang status tersangka, Zulfadhli menegaskan ia menolak mundur dari keanggotaan DPR. “Nggak (mundur). Ini kan proses awal. Di DPR kan ada kode etik dan tata beracara,” kata Zulfadhli kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Rabu (28/1/2015) silam.

Penetapan Zulfadhli dan Usman Dja’far sebagai tersangka diungkap langsung Kapolda Kalbar kala itu, Brigjen Arief Sulistyanto, Senin (26/1/2015). “Alhamdulillah, audit perhitungan kerugian negaranya sudah keluar dan disampaikan kepada kami, Bansos Sudah dua tahun tak keluar-keluar,” ungkap Arief.Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar, Kombes Widodo, menambahkan kerugian perhitungan keuangan negara (PKN) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rp 5 miliar. Namun, jika digabung dengan Koni Kalbar, karena satu rangkaian maka, totalnya Rp 20 miliar.

Widodo menyebut, Polda Kalbar telah memeriksa 18 saksi. Delapan orang lainnya dibidik untuk dijadikan tersangka. Zulfadhli menjadi tersangka dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD Kalbar periode 2004-2009.

Sementara Usman Dja’far saat itu sebagai Gubernur Kalbar periode 2003-2008. Dana Bansos yang diduga dikorupsi berasal dari APBD Tahun Anggaran 2006-2008.(sin/trb/hmi)