PPDB Bikin Siswa Se-Beji Merana

In Utama

RADARDEPOK.COM, DEPOK-Sistem zonasi yang diagung-agungkan dapat aman dan nyaman, tak akan dapat dirasakan siswa dan siswi di Kecamatan Beji tahun ini. Terhitung tahun ajaran 2018-2019, Beji resmi tidak memiliki SMAN. Artinya, siswa SMP yang mencitakan ilmu setinggi langit harus pupus.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Teuku Farida Rahmayanti mengatakan, kedepannya sistem PPDB harus diperbaiki. Karena, ada zonasi atau tidak ada zonasi, sejak dulu tiap kecamatan harus ada SMA atau SMK Negeri.

“Idealnya di tiap kecamatan harus punya SMA atau SMK Negeri, karena ini pelayanan dasar,” kata Farida.

Sebelumnya, sambung Farida, Kecamatan Beji memiliki SMA Negeri, ketika kewenangannya masih di tingkat Kota Depok. Tetapi, begitu ditarik kewenangannya ke Pemprov Jabar, SMAN 11 Depok yang terakhir menumpang di gedung SD dipindah ke kecamatan lain.

“Sekarang Beji tidak punya. Siswa yang di Beji kini kebingungan mau masuk SMAN mana. Zonasi tidak masuk, mungkin hanya bisa jalur lain,” sambung Farida  yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Depok ini.

Berbicara terkait zonasi, jika penerapannya murni di dalam kondisi kota/kabupaten yang jumlah sekolahnya minimalis, tentunya akan merugikan masyarakat. Karena itu, ketika pemerintah pusat atau provinsi menerapkan sistem zonasi, maka harus dipenuhi dulu sarpras pendidikannya, baru sistem tersebut baru optimal.

“Bagaimana caranya, zonasi murninya jangan diperbesar. Sekarang zonasi murninya kan 55 persen. Harusnya yang diperbesar itu zonasi campuran. Sehingga, masih membuka peluang bagi anak-anak yang memiliki semangat dan itikad baik untuk belajar. Saat ini permasalahan zonasi murninya terlalu besar. Harusnya yang campuran diperbesar, bahkan untuk jalur prestasi harus lebih besar,” paparnya.

Farida mengungkapkan, terkait masalah PPDB, memang ada warga Kecamatan Beji yang mengeluhkan terkait PPDB 2019 ini. Namun, ia mengatakan kalau tidak bisa menyelesaikan secara teknis saat ini, karena ada SOP dan Juklak Juknis yang dibuat oleh Pemprov.

“Itu kan keputusan gubernur. Kami tidak bisa intervensi apapun, karena ini kewenangan provinsi. Yang bisa dilakukan, kemarin dua hari berturut-turut ia turun pada hari kedua ke SMAN 1 Depok dan hari kedua ke SMAN 6,” ungkapnya.

Dari sana, ia menyampaikan gagasan-gagasan Fraksi PKS. Namun, jika diminta untuk menyelesaikan sekarang, tentu dirinya tidak bisa. Sebab, yang harus mengambil keputusan dari Pemprov Jabar. Bahkan, di hari kedua, setelah dari SMAN 6, ia kembali lagi ke SMAN 1 karena mendengar ada KCD Wilayah 2 Disdik Jabar.

“Saya berbicara langsung ke beliau, sebagai perpanjang tanganan Kepala Disdik Jabar. Saya diskusi dan sampaikan apa yang tadi saya ungkapkan untuk dievaluasi. Bahkan, saya bertemu dengan perwakilan Kementerian Pendidikan, dari Pusat Penelitian Kebijakan, dan meminta untuk mengkaji kembali sistem saat ini,” terangnya.

Dari Disdik Jabar pun mengungkapkan, pihaknya memiliki daftar sekitar 70 kecamatan di kabupaten/kota se-Jabar yang sudah teridentifikasi bahwa belum memiliki SMA Negeri, salah satunya di Kecamatan Beji, artinya mereka sudah memiliki pemetaan.

“Semoga satu tahun kedepan, tanah dibeli dan dibangun,” harap Farida.

Terkait solusi untuk orangtua siswa yang berdomisili di Kecamatan Beji, Farida pun tidak bisa berbicara banyak dan lebih baik menanyakan langsung ke Pemprov Jabar selaku pemegang kewenangan SMA dan SMK Negeri.

“Saya sebagai legislator, yang bisa saya lakukan saat ini hanya speak out, kan parley menyampaikan, kalau eksekusinya ada di provinsi. Karena kan tidak bisa penyelesaian sekarang diselesaikan secara instan,” ujar Farida.

Kedepan, Farida menyarankan agar Depok tidak dibuat satu zonasi. Sebab dari Jabar saat ini Depok dibuat satu zonasi. Padahal, seharusnya yang lebih baik itu dibuat tiga zonasi, yakni di zonasi barat, tengah dan timur. Sehingga, area zonasi tidak terlalu luas.

“Jika dibagi tiga wilayah yang tidak ada SMA masih bisa bersinggungan nanti. Kalau dibagi satu zonasi besar, kasihan kan jaraknya terlalu jauh. Dibuat tiga zonasi, kalau ada blank spot, karena dibagi di tengah nanti akan ketemu. Kemudian, daerah perbatasan diberi pilihan, bisa ke zonasi A atau B, itu untuk mendekatkan. Tidak bisa Depok cuma dibuat satu zonasi, idealnya tiga lah,” kata Farida.

Penetapan tiga zonasi ini bisa dilakukan di tahun depan jika di Kecamatan Beji masih belum juga selesai pembangunan SMA Negeri. “Kami dari legislatif Depok, tentunya mengharapkan ada percepatan pembangunannya,” tegas Farida.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Dewi Sartika mengatakan dengan singkat, apabila tidak bisa masuk SMAN, siswa bisa mengikuti zonasi Depok yang ada. Atau bisa ambil jalur lain yang sesuai. “Bisa mabil sesuai jalur bila tidak masuk,” singkatnya, kepada Harian Radar Depok.(cky/hmi)

You may also read!

perumahan sawangan elok fogiing

Perumahan Sawangan Elok Difogging : Warga Apresiasi Kuda Depok

SEMBURKAN ASAP : Anggota Kuda Depok sedang mengasapi lingkungan perumahan Sawangan Elok, di Kelurahan Duren

Read More...
XL axiata direksi baru

XL Axiata Tetapkan Susunan Direksi Baru

RUPSLB : (ki-ka) Direktur & Chief Teknologi Officer XL Axiata, I Gede Darmayusa, Direktur &

Read More...
puskesmas cimanggis roadshow

Puskesmas Cimanggis Roadshow Gema Lawan Covid-19

SOSIALISASI : UPTD Puskesmas Cimanggis melakukan roadshow Gerakan Bersama (Gema) Lawan Covid-19, di Posyandu Bhakti,

Read More...

Mobile Sliding Menu