BERBINCANG : Rektor Universitas Internasional Islam Indonesia (UIII) Komarudin Hidayat (kiri) berbincang dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan UIII, Syafrizal di area lahan pembangunan UIII, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Rabu (10/7). Foto : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
BERBINCANG : Rektor Universitas Internasional Islam Indonesia (UIII) Komarudin Hidayat (kiri) berbincang dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan UIII, Syafrizal di area lahan pembangunan UIII, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Rabu (10/7). Foto : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Rencana pembangunan Universitas Internasional Islam Indonesia (UIII) terus digenjot Kementerian Agama. Meski terdapat masalah pembebasan lahan di sisi utara eks RRI, namun itu tidak mempengaruhi niat negara untuk mewujudkan universitas Islam terbesar di Indonesia.

Rektor UIII, Komarudin Hidayat mengatakan, adanya UIII agar semata Indonesia tidak hanya menjadi tujuan wisata, melainkan pula tempat belajar.

“Banyak mahasiswa yang dikirim ke luar negeri, tapi tidak tertampung di kampus-kampus luar. Sehingga kenapa tidak dosennya saja yang kita panggil untuk mengajar di UIII,” kata Komaruddin Hidayat kepada Radar Depok, saat mengunjui lokasi pembangunan UIII, kemarin (10/7).

Selain itu, kata dia, UIII diharapkan sebagai pintu gerbang untuk mahasiswa asing melakukan riset di Indonesia, terlebih mungkin dari Asia Tenggara.

“UIII bukan hanya Indonesia, mahasiswa juga bisa melakukan riset tentang asia tenggara di UIII melalui regional studi,” tambahnya.

Menurutnya sudah banyak dosen luar negeri yang ingin mengajar di UIII. Mulai dari Mesir, Arab Saudi, Amerika Serikat, hingga Australia, sesuai dengan bidang keilmuannya. “Rencananya UIII sementara akan membuka lima fakultas,” tambahnya.

Sementara itu, terkait pembebasan lahan di sisi sebalah utara pembangunan UIII yang masih bersinggungan dengan warga. Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan UIII, Syafrizal menjelaskan pihaknya akan kembali mendata penduduk yang menempati lahan bekas RRI tersebut.

Kemarin pihaknya masih melakukan pendataan terhadap 33 Kepala Keluarga yang belum terdata. “Kami masih melakukan pendataan bagi masyarakat yang akan diberikan dana kerohiman,” kata PPK UIII, Syafrizal.

Menurut Karo Umum UIII, Syafrizal, tim apraisal yang menilai adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Sudah terdapat 28 Kepala Keluarga yang sudah dilaporkan ke Gubernur Jawa Barat. “Kami pilih KJPP karena sudah terakreditasi di kementerian keuangan,” kata Syafrizal.

Tapi menurutnya, hasil penghitungan tim apraisal masih menjadi rahasia negara sampai turun SK Gubernur. “Berdasarkan pendataan terdapat 61 KK yang mendapat dana kerohiman,” tukas Syafrizal. (rub)