AKSI: Dewan Kesehatan Rakyat, saat melakukan aksi karena terdapat siswa yang tidak dapat diterima SMA negeri.
AKSI: Dewan Kesehatan Rakyat, saat melakukan aksi karena terdapat siswa yang tidak dapat diterima SMA negeri.

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Sampai saat ini 21 pelajar dari Kota Depok yang jadi korban zonasi pendaftaran sekolah lanjutan atas belum mendapatkan jalan keluar. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy Muhajir juga cuci tangan terhadap nasib para pelajar yang menjadi korban kebijakannya lewat Permendikbud No 51 Tahun 2018.

“Itu bukan urusan saya. Itu urusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Depok, Roy Pangharapan kepada Pers Senin (8/7) meniru ucapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy saat sempat menemuinya di sela sebuah acara di Jakarta Rabu (4/7).

Roy memastikan DKR Depok akan tetap bersolidaritas dan mengadvokasi 21 pelajar korban zonasi tersebut. Karena sebagian besar korban adalah anak-anak relawan kesehatan yang tidak mampu.

“Selama ini orang tua mereka sudah menjadi relawan kesehatan. Tidak dibayar dalam embantu pasien miskin yang dipersulit oleh BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Ia berharap agar Presiden Jokowi meninjau ulang kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang merugikan para pelajar yang memiliki hak untuk sekolah, seperti yang selama ini diperjuangkan oleh Presiden Jokowi sendiri.

“Kan aneh, Presiden Jokowi memerintahkan agar semua anak bisa sekolah, tapi menterinya justru mempersulit pelajar untuk bisa sekolah,” katanya. (rub)