Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) dan Mentri PUPR (bertopi) meletakan batu permata tanda mulainya pemabanguan UIII di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. (via Jawapos)
Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) dan Mentri PUPR (bertopi) meletakan batu permata tanda mulainya pemabanguan UIII di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. (via Jawapos)

RADARDPOK.COM, DEPOK – Setwapres selaku tim pembebasan lahan Universitas Internasional Islam Indonesia (UIII), belum bisa memastikan harga appraisal yang akan diterima warga. Mereka belum bisa umumkan sebelum ada SK Gubernur Jawa Barat keluar.

Setwapres pembebasan lahan Universitas Internasional Islam Indonesia (UIII), Kaharuddin mengaku, belum bisa membeberkan uang yang bakal dibagikan. Ditanya berapa harga yang akan dikeluarkan dia hanya menjawab singkat. “Belum,” kata Kaharuddin.

Sementara, menurut Karo Umum UIII, Syafrizal, tim apraisal yang menilai adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Saat ini baru 28 Kepala Keluarga yang sudah dilaporkan ke Gubernur Jawa Barat.

“Kami pilih KJPP karena sudah terakreditasi di kementerian keuangan,” kata Syafrizal.

Tapi menurutnya, hasil penghitungan tim apraisal masih menjadi rahasia negara sampai turun SK Gubernur. Pembangunan Universitas Internasional Islam Indonesia (UIII) di Kelurahan Cisalak, Cimanggis tak semulus yang dibayangkan.

Kemarin, sekitar 20 hektar tanah di lokasi tersebut masih diduduki warga. Belum lagi, ada sejumlah warga yang mengatas namakan Persatuan Warga Pemilik dan Penghuni Tanah, eks Vervonding nomor 448 menempatkan papan petunjuk.

Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan UIII, Syafrizal mengatakan, terdapat sekitar 20 hektar tanah di Kelurahan Cisalak, yang masih diduduki warga. “Belum seratus persen bisa dikerjakan, karena di sebelah Utara Proyek pembangunan masih diduduki warga,” kata Syafrizal hanya kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Namun demikian menurutnya, pemerintah telah mengeluarkan petunjuk Presiden Indonesia, melalui Perpres nomor 62 tahun 2018, tentang pemberian kerohiman kepada warga yang menempati tanah Negara. “Ini Proyek Strategis Nasional (PSN), proyek ini harus tetap berjalan, dengan demikian pemerintah mau memberi kerohiman kepada warga,” terang Syafrizal.

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Biro Umum, Kementrian Agama RI tersebut juga menjelaskan, pemberian kerohiman tidak cuma-cuma. “Hanya warga yang memiliki, KTP, dan sudah berada disana minimal sepuluh tahun,” ujar Syafrizal.

Menurutnya, ada empat elemen uang ganti rugi yang bakal dibayarkan, antara lain, uang pembongkaran, uang transport pindah rumah, uang ngontrak selama setahun, dan uang kehilangan atas pekerjaan.

Berdasarkan Salinan Resmi Putusan/Penetapan Perkara Perdata nomor 99/PDT/2012/PT.BDG tahun 2013, menyatakan Eigendom Verponding Nomor 448 Afschrift 279 WL, Desa Curug Cimanggis seluas 2.188.603 meter persegi, yang masuk dalam proyek pembangunan PSN UIII tidak berkekuatan hukum. “Mereka menempati tanah negara,” beber Syafrizal.

Terkait sertifikat, atas persetujuan presiden, tanah bekas Radio Republik Indonesia (RRI) seluas 142,5 hektar sudah dialih fungsikan untuk pembangunan UIII. “Dialihkan oleh negara, dari tanah Negara, ke Negara lagi. Dari segi legalitas kami punya sertifikatnya,” paparnya.

Sementara dilapangan, warga yang mengatas namakan Persatuan Warga Pemilik dan Penghuni Tanah, eks Vervonding nomor 448 menempatkan papan petunjuk yang menyatakan, pihaknya berhak menduduki lahan tersebut berdasarkan UU nomor 1 tahun 1958, dan keputusan presiden RI nomor 32 tahun 1979 Pasal 4 dan Pasal 5.

Pantauan Radar Depok di lapangan, pengerjaan Proyek Jalan dan bangunan wisma mahasiswa berjalan normal. Namun pembangunan gedung rektor UIII belum dikerjakan. (rub)