SUPERVISI : Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan saat memberikan pengarahan kepada jajaran komisioner dan sekretariat Bawaslu Kota Depok di Ruang Rapat Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Depok, Jalan Nusantara Raya No.1, RT01/13 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Rabu (10/7). Foto : RICKY/RADAR DEPOK
SUPERVISI : Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan saat memberikan pengarahan kepada jajaran komisioner dan sekretariat Bawaslu Kota Depok di Ruang Rapat Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Depok, Jalan Nusantara Raya No.1, RT01/13 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Rabu (10/7). Foto : RICKY/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Ketua Bawaslu Jawa Barat (Jabar), Abdullah Dahlan melakukan supervisi ke jajaran komisioner dan sekretariat Bawaslu Kota Depok, Rabu (10/7). Kunjungan tersebut dilakukan guna mempersiapkan dan memperkuat fungsi Bawaslu untuk Pilkada Kota Depok, 23 September 2020.

Abdullah mengungkapkan, supervisi kali ini lebih kepada koordinasi persiapan secara kelembagaan, terkait hal-hal yang harus direncanakan, baik penguatan kelembagaan dan tugas fungsi Bawaslu dalam mengawal Pilkada Kota Depok.

“Tentu segala sesuatunya mesti dipersiapkan,” ungkapnya kepada Radar Depok.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, tugas utama Bawaslu adalah pencegahan, pengawasan dan penindakan. Dari tiga aspek tersebut, kata Abdullah, problem besar di kepemiluan, yakni menghadapi isu politik transaksional.

“Contohnya politik uang, pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan kontestan di Pilkada,” jelasnya.

Karena itu, pihaknya juga ingin menghadirkan visi besar Bawaslu, yakni menghadirkan Pemilu yang berkualitas, demokratis dan berintegritas. Dalam konteks tersebut, sambung Abdullah, sehingga Bawaslu perlu fokus terhadap tiga aspek tersebut.

“Misalnya penguatan fungsinya, disosialisasi pencegahan maka kami juga harus melakukan hal apa yang akan dilakukan untuk penguatan fungsi. Bisa mencegah money politik, meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat,” katanya.

Kemudian, di aspek pengawasan, Bawaslu pun akan meningkatan fungsi pengawasan tiap tahapan Pilkada, berangkat dari proses Pemilu kemarin, terkonfirmasi dengan hadirnya Bawaslu, beberapa tahapan terawasi dan terpantau.

“Ini juga harus perkuat lagi, bisa mulai dari pencalonan, data pemilih, bahkan proses kontestasi saat kampanyenya, rekapitulasi hingga penetapan. Hal-hal itu harus dilakukan,” bebernya.

Selain itu, Abdullah melanjutkan, aspek penegakkan Pemilu, seperti penanganan pelanggaran ketika ada bentuk pelanggaran yang dilakukan kontestan.

Sehingga Bawaslu dengan jargon ‘Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu’ tergambar dalam realisasi kegiatan kelembagaan tersebut.

Ia menambahkan, di Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016, pada periode Pilkada Depok sebelumnya, badan pengawas pemilu itu adhock sehingga namanya Panwas, sekarang permanen dan menjadi Bawaslu.

“Ini memberikan mandat yang lebih juga kepada Bawaslu, misalnya penambahan fungsi yang diperkuat, dan penanganan sengketa proses Pemilu,” pungkasnya. (cky)