KURSUS : Direktur DEEP, Yusfitriadi saat mengisi materi dalam Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Bogor. Foto : RICKY/RADAR DEPOK
KURSUS : Direktur DEEP, Yusfitriadi saat mengisi materi dalam Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Bogor. Foto : RICKY/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM – 23 September 2020 menjadi tanggal sakral bagi 9 provinsi dan 279 kabupaten/kota di Indonesia. Pasalnya, mereka akan mengadakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tanggal tersebut. Untuk itu, Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), menyampaikan beberapa pandangan sebagai upaya mendorong penyelenggaraan Pilkada 2020 di Jawa Barat yang bersih dan bermartabat, dengan mengevaluasi beberapa permasalahan yang terjadi pada Pemilu Tahun 2019 atau

Pilkada sebelumnya.

Laporan : Ricky Juliansyah

Di Jawa Barat, dari 27 kabupaten/kota, terdapat delapan kabupaten/kota yang akan mengadakan Pilkada  2020,  yaitu Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi dan Kota Depok.

Untuk itu, DEEP menyampaikan  Meminta kepada Penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawasluy di semua tingkatan untuk melakukan perencanaan tahapan dan kinerja secara matang, sehingga berbagai potensi masalah yang muncul yang diakibatkan oleh penyelenggara pemilu bisa

diminimalisir, seperti masalah Daftar Pemilih, Logistik, Integritas dan profesionalitas, Penyelenggara, kesalahan penghitungan suara dan pengelolaan laporan dana kampanye, serta keterbukaan terhadap informasi publik penyelenggara Pemilu

Salah satu titik potensi rawan yang seringkali terjadi dalam setiap momentum Pemilu terutama dalam konteks pilkada adalah keterlibatan ASN dalam mendukung terhadap pasangan calon, Penyebaran informasi yang tidak jelas, politik identitas dan politik uang.

“Karena itu, sejak dini, kami  meminta kepada Bawaslu  untuk segera membuat peta kerawanan dalam setiap tahapan di delapan kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada Serentak 2020,” kata  Direktur DEEP, Yusfitriadi.

Kemudian, pria yang akrab disapa kang Yus ini melanjutkan, pihaknya juga mendorong kepada seluruh peserta pemilu, untuk membuka seluas-luasnya bagi kader-kader terbaiknya untuk mengikuti kontestasi pada Pilkada tahun 2020, terutama di Jabar dan meminimalisir untuk terjadinya calon tunggal..

“Karena akan mengurangi hakikat kontestasi demokrasi elektoral dan masyarakat tidak diberikan pilihan lain dalam menentukan hak pilihnya. Meski undang-undang membolehkan adanya calon tunggal. Namun kotak kosong pada hakikatnya bukan peserta Pemilu,” papar kang Yus.

DEEP juga meminta kepada Penyelenggara Pemilu, baik KPU dan Bawaslu di semua tingkatan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan berbagai program yang akan mengisi semua tahapan Pemilu.

Pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat, untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap proses penyelenggara Pilkada, yakni sejak dimulainya tahapan sampai pada proses rekapitulasi perolehan suara, termasuk kemungkinan mengusung Pasangan Calon Perseorangan.

“Partisipasi masyarakat ini menjadi sangat penting untuk mengawal semua proses dan tahapan, selain penyelenggara dan kontestan merasa terawasi oleh masyarakat, juga masyarakat akan terhindar dari informasi yang dapat mencederai proses demokrasi Pilkada Serentak 2020,” ucap kang Yus. (*)