RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pada Rapat Paripurna dalam rangka Persetujuan DPRD Kota Depok terhadap Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2018, Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok menyoroti kinerja Pemkot Depok dalam hal anggaran.

Seperti yang disampaikan Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok Edi Masturo yang menyampaikan pandangan fraksi dalam sidang tersebut. Kata dia, meski Depok telah mendapatkan penghargaan ke-8 secara berturut-turut dari BPK  Namun, diharapkan menjadi motivasi bagi Pemkot Depok untuk bekerja lebih baik.

“Menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan proses dan kinerja lebih transparan dan akuntabel,” kata Edi Masturo.

Menurut Edi Masturo yang juga Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok ini, pertanggungjawaban anggaran Pemkot Depok telah sesuai dengan harapan masyarakat. Namun, perlu ditelaah, apakah isinya telah optimal untuk mencapai visi misi Kota Depok 2016-2021.

“Diharapkan bisa menjadi kota yang  Unggul, Nyaman dan Religius. Salah satu upayanya dengan meningkatkan mutu pelayanan publik yang profesional dan transparan. Selain itu, mengembangkan sumber daya manusia yang religius kreatif dan berdaya saing,” paparnya.

Diharapkan Pemkot Depok dapat mengembangkan ekonomi yang mandiri dan berkeadilan berbasis ekonomi kreatif. Selain itu, sambung dia, membangun infrastruktur dan ruang publik yang berwawasan lingkungan. Pasalnya, keluarga yang terakhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama.

“Efisiensi anggaran masih belum atau kurang. Silpa anggaran bukan karena efisiensi, tapi karena belum terserapnya anggaran,” ucap Edi Masturo.

Meski melakukan kritik. Namun, Wakil Ketua DPRD Kota Depok Yeti Wulandari sebagai pimpinan sidang mengetuk palu sebagai tanda menyetujui. Rapat Paripurna tersebut dalam rangka persetujuan DPRD Kota Depok terhadap Raperda Tentang Pertanggung jawaban APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2018 dan Penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD Depok terhadap perubahan APBD Tahun TA 2019. (cky)