Beranda Politika IBH : Perbaikan Jembatan Mampang Bisa Ajak Masyarakat

IBH : Perbaikan Jembatan Mampang Bisa Ajak Masyarakat

0
IBH : Perbaikan Jembatan Mampang Bisa Ajak Masyarakat
Foto : Anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono
Imam Budi Hartono, Anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Barat

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Mengatasi amblasnya Jembatan Mampang (Jepang) di Jalan Raya Sawangan, menurut Anggota DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono, selain menggunakan pos anggaran dari pemerintah, bisa juga dilakukan dengan membangun partisipasi dan kolaborasi masyarakat.

Bahkan, dengan adanya wawasan hingga relasi ke pemerintah pusat, perbaikan Jembatan Jepang bisa dilakukan dalam waktu singkat.

Politikus PKS ini menjelaskan, aturan tetantang penanganan bencana, seperti longsor sesuai dengan UU 22 Tahun2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bencana setiap bencana di daerah harusnya sudah ada pos anggaran untuk memperbaiki kejadian tersebut, apalagi hanya sedikit.

“Beda ketika bencananya besar dan skalanya nasional seperti di Palu,” kata IBH -Sapaannya-.

Anggaran kebencanaan, sambung IBH, harus ada dari mulai tingkat pusat (APBN), tingkat provinsi dan kota/kabupaten (APBD). Hal ini sesuai amanah UU tersebut, bahwa pusat dan daerah harus mengganggarkan dana kebencanaan. Di tahun 2018 saja, ia mengungkapkan, Jawa Barat menganggarkan sekitar Rp50 miliar untuk dana bencana tanggap darurat.

“Adanya dimana, kan pertanyaannya itu. Sesuai peraturan anggaran bencana ditempatkan di beberapa pos baik di Badan Penanggulangan Bencana spt BNBP untuk pusat dan BPBD untuk daerah,” paparnya.

Pos anggaran yang lain pun ada, seperti Dinas fisik seperti Dinas ke PU an atau Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, Bahkan di dinas non fisik, seperti Dinas Sosial untuk bantuan-bantuan bahan makanan bencana untuk warga yang dilanda banjir, misalnya, Dinas Kesehatan untuk obat-obatan dan penanganan serta tindakan medis.

Lalu, IBH, melanjutkan, jika APBD tidak menganggarkan,maka hal ini pun sudah diatur juga di UU tersebut, bahwa masyarakat juga menjadi sumber dana yang bisa membantu keadaan bencana yang terjadi.

Menurutnya, pemerintah yang baik seharusnya bisa mengajak masyarakat bahu membahu pengatasi persoalan kebencanaan yg berada di daerahnya. “Sekarang sudah bukan zamannya pemerintah bekerja sendiri, harus partisipatif dan kolabiratif,” tegasnya.

Sebab, IBH menambahkan, memang pemerintah hadir untuk masyarakat, tetapi jembatan tersebut di akses ratusan ribu kendaraan per hari. Sehingga, dengan partisipasi masyarakat atau pengendara yang melintas, persoalan l anggaran dalam konteks ini bisa dihilangkan.

“Seperti penggalangan dana bantuan korban bencana di daerah laen, dalam waktu singkat bisa mengumpulkan jutaan hingga puluhan juga dengan hanya mengecrek di jalan, apalagi ketikaka fisiknya nyata dan benar-benar manfaatnya dirasakan langsung oleh para pengendara,” imbuhnya. (cky)