Beranda Metropolis Kisruh Sengketa Tanah, Pol PP Lepas Tangan

Kisruh Sengketa Tanah, Pol PP Lepas Tangan

0
Kisruh Sengketa Tanah, Pol PP Lepas Tangan
MENUNJUKKAN PUTUSAN : Hengky Hendratno selaku kuasa hukum Rita Widjaya menunjukan putusan perdata pada tahun 2017. Foto : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
MENUNJUKKAN PUTUSAN : Hengky Hendratno selaku kuasa hukum Rita Widjaya menunjukan putusan perdata pada tahun 2017. Foto : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Berjalan seperti biasa, aktifitas cut and fill di Jalan Hanafi Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari tetap berjalan. Meski tak ada izin dari OPD terkait, Satpol PP yang seharusnya menertibkan pelanggar Perda juga memilih diam.
Terkait hal ini, Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Kota Depok, Ahmad Oting mengatakan, pihaknya tidak bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan di Jalan Hanafi, Kelurahan Serua, Bojongsari.

“Itu bukan kewajiban kami,” kata Ahmad Oting saat ditemui Radar Depok.
Dia mengatakan tanah yang menjadi persengketaan merupakan milik pribadi dari dua pihak yang sedang bertikai, sehingga bukan kewajiban Pol PP Kota Depok untuk menertibkan.

“Itukan milik warga yang sedang bersengketa,” tandas Oting.
Menurutnya, Pol PP hanya menertibkan proses pengerjaan yang ada di tanah milik negara. “Kalau tanah milik pribadi kami tidak berkewajiban (menertibkan, red),” kata Oting.
Sementara seperti diketahui, tanah sengketa antara Rita Widjaya dengan PT Unggul Mas Sejahtera, yang dipimpin Ida Farida belum selesai. Saat ini kasusnya masih dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung RI, sehingga belum boleh dilakukan pembangunan.
Sementara berdasarkan Perda Kota Depok Nomor 16 tahun 2012 tentang pembinaan, dan pengawasan ketertiban Umum, Pasal 13 menyebutkan, setiap orang atau badan dilarang melakukan penggalian atau pengurugan tanah yang tidak sesuai dengan izin atau rekomendasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, serta dapat membahayakan orang lain dan lingkungan disekitar lokadi penggalian atau pengurugan.
Sedangkan sebelumnya, Kabid Kepala Bidang (Kabid) Perijinan, Dinas Perizinan Dinas Penanaman Modal Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, Rahman Pujiarto mengatakan, pihaknya belum menerima perijinan terkait pembangunan lahan tersebut.
“Belum ada yang masuk (izinnya, red), jika ingin melakukan pengaduan sebaiknya mengajukan ke bagian Pengawasan dan Pengendalian DPMPTSP,” singkat Rahman. (rub)