TAHAPAN : Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna (pakai peci) didampingi jajaran Komisioner KPU Kota Depok, saat menyerahkan hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Depok, untuk Pemilu 2019. Foto : RICKY/ RADAR DEPOK
TAHAPAN : Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna (pakai peci) didampingi jajaran Komisioner KPU Kota Depok, saat menyerahkan hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Depok, untuk Pemilu 2019. Foto : RICKY/ RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK Kontestasi Pilkada Depok 2020 tidak hanya memanaskan tensi politik di Kota Sejuta Maulid. Lebih dari itu, cukup pula menghangatkan kas APBD Kota Depok. Biaya pesta demokrasi tentu tidaklah murah.

KPU Kota Depok sudah mengajukan anggaran sebesar Rp63 miliar. Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna menuturkan, sampai saat ini, pihaknya masih melakukan pembahasan penganggaran Pilkada Kota Depok dengan pemkot.

“Kami sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Kita lihat saja hasilnya berapa yang didapat (biaya pilkada),” kata Nana.

KPU Kota Depok sendiri, sambung Nana, awalnya mengajukan anggaran Rp74 miliar. Kemudian dikaji dan diefisiensikan lagi, sampai nilai terakhir dapat angka Rp63 miliar. Jumlah tersebut, akan digunakan dari tahapan awal hingga akhir.

“Pada Pilkada Kota Depok 2015, angkanya sebesar Rp54 miliar. Karena itu sudah hampir lima tahun lalu. Jadi ada kenaikan. Salah satunya ada pengaruh dari inflasi,” papar Nana.

Ia menjelaskan, tahapan Pilkada Kota Depok akan dimulai September 2019. Sebab itu, ia berharap agar Pemkot Depok dapat segera menetapkan nilai dan mencairkan anggara di bulan tersebut. Sehingga, pelaksanaan Pilkada Kota Depok tidak mengalami kendala, terutama dari segi penganggaran.

“Karena kami sifatnya mengajukan, jadi tidak tahu fix nya berapa dan kapan dicairkan. Jadi kami ikuti saja pemkot bagaimana. Tapi, kami berharap di September 2019 sudah tersedia,” tuturnya.

Terkait Pemilu 2019, Nana berujar, segala tahapan di Depok sudah rampung. Tinggal menunggu selesainya gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), dan selanjutnya penetapan anggota legislatif terpilih.

“Pelantikannya sendiri dijadwalkan 3 September 2019. Yang jelas penetapannya sebelum bulan itu (September). Sehingga, selama menunggu tahapan di MK selesai, saat ini kami hanya melakukan pembahasan anggaran dan rapat internal persiapan Pilkada Kota Depok,” pungkasnya. (cky)