Beranda Politika Laporan Pengawasan Bawaslu Depok Paling Pertama

Laporan Pengawasan Bawaslu Depok Paling Pertama

0
Laporan Pengawasan Bawaslu Depok Paling Pertama
RAKOR : Komisioner Bawaslu Jabar, Yusuf Kurnia didampingi Jajaran Komisioner Bawaslu Kota Depok saat mengisi materi dalam rapat koordinasi evaluasi penanganan pelanggaran pada Pemilu 2019 di Hotel Santika, Jalan Margonda Raya, Kecamatan Beji, Selasa (2/7). Foto : RICKY/RADAR DEPOK
RAKOR : Komisioner Bawaslu Jabar, Yusuf Kurnia didampingi Jajaran Komisioner Bawaslu Kota Depok saat mengisi materi dalam rapat koordinasi evaluasi penanganan pelanggaran pada Pemilu 2019 di Hotel Santika, Jalan Margonda Raya, Kecamatan Beji, Selasa (2/7). Foto : RICKY/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu 2019 yang dibuat Bawaslu Kota Depok menjadi yang pertama diterima dan dinyatakan Komplit dari 27 kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Komisioner Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana, kepada Radar Depok, Kamis (3/7)

Menurut Dede,hal ini  atas kerja keras dan kesungguhan jajaran Bawaslu Kota Depok dan Panwascam dalam menginventarisir data sejak tahapan awal sampai tahapan akhir. Sehingga penyusunan laporan akhir pengawasan Pemilu 2019 ini dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu.

“Alhamdulillah data-data dan dokumen yang diperlukan lengkap jadi tidak menghambat penyusunan laporan,” kata Dede yang menjadi Kordiv Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Kota Depok,

Ia mengungkapkan, laporan ini merupakan kompilasi data-data pengawasan Pemilu 2019 di Kota Depok, bersumber dari 11 Panwascam dan data pengawasan Bawaslu Kota Depok sendiri, penyusunan laporan ini dilakukan oleh 8 tim yang berbagi tugas dengan supervisi dari kelima pimpinan Bawaslu Kota Depok dibawah komando Kordiv Pengawasan sebagai penanggungjawab laporan.

“Deadline dari Bawaslu RI 31 Juli, kalau komplit ya harus dilengkapi seluruh datanya. Memang ada  revisi sampai benar, tapi itu pun 1 atau 2 kali secara wajar,” paparnya.

Kata Dede, poin pentingnya Laporan Akhir Pengawasan untuk Pemilu 2019 ini, Bawaslu kabupaten/kota dituntut untuk menyajikan laporan pengawasan yang informatif, mudah dibaca dan dipahami serta lengkap, mulai dari kerawanan pra pelaksanaan tahapan, pengawasan tahapan dan sub tahapannya, hingga kendala dan saran perbaikan yang dianggap perlu dilakukan.

Kemudian, poin penting lainnya yaitu, kali ini laporan sudah mulai terdigitalisasi dan tersentral di Bawaslu RI. Sehingga para stakeholder kepemiluan lebih mudah dalam mencari informasi yang diperlukan sebagai rujukan atau bahan penelitian.

“Hal ini menurut kami sebuah kemajuan, mengingat di tahun-tahun sebelumnya (ketika masih berbentuk adhoc) kami di Kota Depok kesulitan mencari rekam jejak pengawasan karena manajemen data nya belum seperti saat ini,” katanya.

Pihaknya berharap, dengan selesainya laporan pengawasan ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi semua pihak, khususnya di Kota Depok, Bawaslu Kota Depok berusaha memotret Pemilu di Kota Depok dari sudut pandang pengawasan yang utuh agar informasi yang disajikan objektif dan faktual.

“Adanya laporan akhir ini lebih kepada kemanfaatan informasinya, misalnya soal rekam jejak penggunaan aplikasi Sipitung dan Siwaslu dalam pengawasan pungut hitung, tentu akan berguna bagi pengembangan aplikasi tersebut di masa mendatang dan publik juga terbantu dengan adanya data tersebut dan tidak terombang ambing dengan isu dan hoax seputar Pemilu,” pungkasnya. (cky)