Foto : Sahat Farida Berlian
Sahat Farida Berlian

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Anggota DPRD Kota Depok, Sahat Farida Berlian menilai lahan parkir RSUD Kota Depok yang saat ini dikelola Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, seharusnya menjadi salah satu sumber pendapatan rumah sakit plat merah non pelayanan medis.

Ia menguraikan, tentang pengelolaan parkir di RSUD Depok. RSUD Depok saat ini berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan mengenai parkir ada peraturan khusus yang memayunginya, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Dan Besaran Tarif Pelayanan Parkir di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok.

Ditetapkannya status pengelolaan keuangan BLUD secara penuh pada RSUD Kota Depok berdasarkan Keputusan Wali Kota Depok Nomor : 903/454/Kpts/Bapp/Huk/2011, RSUD Kota Depok dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas layanan jasa yang diberikan, termasuk parkir.

“Tentang pemisahan parkir di RSUD, sebagai BLUD, RSUD memiliki kewenangan otonom mengatur dirinya sendiri, terlebih perparkiran di wilayahnya. Tarif bukan retribusi,” kata Sahat.

Menurutnya, lahan parkir yang ada, seharusnya juga dilihat sebagai salah satu sumber pendapatan non pelayanan medis di RSUD Kota Depok yang terdapat di Kecamatan Sawangan. Namun, hal tersebut, bukan berarti mengkomersialisasi parkir seperti di pusat perbelanjaan.

“Soal keamanan dan kenyamanan tidak bisa dilihat hanya berdasarkan pemisahan jenis kelamin saja,” tegasnya.

Memang parkir di RSUD Kota Depok, sambung Sahat, masih dikelola dishub. Namun, ada baiknya dishub memiliki prototype bagaimana parkiran di kota Depok itu dikelola, baik retribusi maupun tarif. Bahkan, ada baiknya juga jika Dishub menjajaki kerjasama dengan instansi lainnya untuk model pengelolaan parkir.

“Misal bagaimana pengelolaan parkir di kawasan stasiun Depok, apakah perlu diberlakukan kawasan tanpa kendaraan sehingga memang ada areal yang didedikasikan untuk pedestrian. Dishub harus memiliki prototype pengelolaan parkir,” pungkasnya. (cky)