RAMAI : Sekolah Dasar Negeri di wilayah perbatasan diserbu warga luar Kota Depok saat PPDB, kemarin (8/7). Foto : SANI/RADAR DEPOK
RAMAI : Sekolah Dasar Negeri di wilayah perbatasan diserbu warga luar Kota Depok saat PPDB, kemarin (8/7). Foto : SANI/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kini memasuki tahapan baru. Jenjang pendidikan SD. Selama dua hari : 8-9 Juli 2019, SD Negeri (SDN) sudah mulai membuka pendaftaran untuk siswa baru, yang tentu saja diprioritaskan untuk warga yang berdomisili di Kota Depok.

Namun, hal tersebut berbeda dengan SDN yang berlokasi berbatasan dengan kota/kabupaten lainnya. Salah satu SDN yang berada di kawasan perbatan, yakni SDN Kalimulya 2 keberlangsungan PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020, tidak bisa menerapkan petunjuk pelaksanaan dan teknis (juklak-juknis) yang berlaku untuk kuota siswa luar Kota Depok yakni sebanyak 3 persen dari total kuota di sekolah tersebut.

Kepala SDN Kalimulya 2, Eko Sarnubi mengatakan, di Tahun Pelajaran 2019/2020 pihaknya menargetkan 85 persen siswa yang keterima di sekolahnya berasal dari luar Kota Depok.

Hal itu berkaca dari proses PPDB di Tahun Pelajaran 2018/2019, dimana siswa yang keterima dari luar Kota Depok mencapai 90 persen.

“Kami belum bisa merekap jumlah pendaftar di tahun ini, tetapi berkaca dari tahun lalu, dari 105 siswa yang diterima, hanya 11 anak saja yang berasal dari Kota Depok. Jadi, sekitar 90 persen berasal dari luar Kota Depok,” ucapnya kepada Radar Depok.

Tahun ini, SDN yang berlokasi di Jalan Kampung Sawah, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong ini, ditargetkan akan menerima tiga rombongan belajar (rombel) siswa, dimana tiap rombelnya berjumlah 32 siswa, jadi total keseluruhan 96 siswa.

“Di hari pertama pendaftaran ada sekitar 100 orang pendaftar, tetapi belum bisa dirincikan berapa pendaftar dari Kota Depok, dan berapa pendaftar dari luar Kota Depok,” jelasnya.

Hal serupa juga terjadi di SDN Utan Jaya. Di SDN yang berlokasi di Jalan Utan Jaya, RT.⅓, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung tersebut, dihari pertama dibuka pendaftaran untuk PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020, sudah ada sekitar 160 pendaftar, dan 70 pendaftar tersebut berasal dari luar Kota Depok.

“Lokasi sekolahnya berdampingan dengan Kampung Panjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Hanya dibatasi jalan yang lebarnya sekitar 3 meter,” ucapnya kepada Radar Depok.

SDN yang baru saja dimerger dengan SDN Pondok Terong 2 tersebut, sudah mengajukan Surat Adendum kepada Dinas Pendidikan Kota Depok, berkaitan dengan jumlah siswa yang keterima dari luar Kota Depok. Karena, jumlah siswa yang akan diterimanya melebihi dari Julak-Juknis di PPDB Kota Depok Tahun 2019.

“Tahun ini, karena sudah dimerger, jadi kami menerima 128 siswa atau empat rombel. Tentunya, kami memprioritaskan calon siswa yang berdomisili di Kota Depok terlebih dahulu,” jelasnya.

Di bagian perbatasan lainnya yakni SDN Cinere 3 yang berbatasan langsung dengan wilayah Pondok Cabe, Tangerang Selatan juga mengalami hal serupa. Yakni kerap mendapatkan pendaftar dari luar Kota Depok, seperti pada hari pertama pelaksanaan PPDB sudah ada satu pendaftar.

Kepala SDN Cinere 3, Abdul Rahman menerangkan, pihaknya memberlakukan surat pernyataan orangtua khusus pendaftar dari luar Depok. Surat tersebut berisi perjanjian antar sekolah dan orangtua, bahwa siswa tidak dapat pindah (keluar) dari sekolah selama ketetapan yang diberlakukan dari sekolah.

“Karena ada orangtua yang hanya menjadikan sekolah kami batu loncatan untuk mencukupi umur, setelah kenaikan kelas 2 pindah ke DKI Jakarta. Karena pada waktu pendaftaran kelas 1 dia tidak lolos di Jakarta terkendala usia anaknya masih dibawah 6 tahun,” terang Rahman.

Menanggapi ramainya pendaftar dari luar Kota Depok di beberapa wilayah perbatasan, Koordinator PPDB SD Kota Depok, Dadi Mulyadi mengatakan, pihak sekolah tetap harus mengikuti prosedur yang tertera di petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis PPDB 2019. seperti mendahulukan pendaftar berdomisili di Depok, ketimbang luar Kota Depok.

“Di Juklak Juknis PPDB sudah jelas ada kuota 3 persen untuk anak luar Depok, jadi penuhi dulu kuota yang domisili di Depok,” kata Dadi kepada Radar Depok, di Balaikota Depok, kemarin.

Kalau pun ternyata di suatu sekolah paling banyak siswanya dari luar Depok, Dadi meminta kepada pihak sekolah untuk tetap menunggu sekalian mencari anak Depok yang berusia SD. Apabila tetap tidak ada, terpaksa anak luar Depok diterima walaupun jumlahnya tumpang tindih dengan dalam Depok.

“Ya sudah tidak apa-apa kalau memang sudah dipastikan tidak ada lagi anak usia SD kelas 1 asal Depok yang akan mendaftar. Jadi pihak sekolah diperbolehkan untuk menerima siswa dari luar walaupun lebih banyak dibanding asli Depok,” pungkas Dadi. (san)