PROTES MAHASISWA : Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia melakukan aksi damai untuk memprotes beberapa kebijakan yang dinilai serba dadakan dan minim sosialisasi di Gedung Rektorat UI, Senin (8/7). Foto : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
PROTES MAHASISWA : Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia melakukan aksi damai untuk memprotes beberapa kebijakan yang dinilai serba dadakan dan minim sosialisasi di Gedung Rektorat UI, Senin (8/7). Foto : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK–Kampus Universitas Indonesia (UI), sepertinya akan menemui masalah saat melakukan uji coba secure parking, 15-30 Juli mendatang. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI memastikan akan menghadang kebijakan tersebut. Kepastian ini saat ratusan mahasiswa UI melakukan demo di Gedung Rektorat, kemarin (8/7).

Kepala Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI yang juga sebagai penggerak dalam demo, Manik Margamahendra mengatakan, kebijakan baru yang menyalahi aturan itu meliputi penetapan biaya pendidikan yang terjadi tiba-tiba di pertengahan tahun, penerapan biaya parkir untuk sivitas UI, hingga penertiban kucing-kucing di sekitaran kampus oleh pihak UI menyalahi aturan.

“Kami keberatan dengan kebijakan rektor Anis di akhir masa kepemimpinannya, karena banyak yang bermasalah. Kami nggak pernah dapat penjelasan sebelumnya tiba-tiba langsung penerapan,” kata Manik kepada Radar Depok.

Salah satu persoalan yang sangat tidak masuk akal adalah penerapan biaya secure perking yang masuk di kawasan kampus kuning. Manik menyebut, kebijakan baru biaya parkir ini sangat tidak logis.

Mahasiswa juga merasa sangat berat dengan nominal penetapan biaya parkir di kebijakan baru tersebut. Manik dan teman-temannya menilai kampus UI tidak memikirkan kemampuan material (keungan) mahasiswanya.

“Penempatan logikanya sudah salah banget, nggak mempertimbangkan kemampuan kami dan masyarakat sekitar,” tegasnya.

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pengawalan Pemilihan Rektor BEM se-UI ini sepakat untuk melakukan audiensi ke berbagai pihak di sivitas UI, termasuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Rektor (P3CR) UI. Supaya usulan yang diutarakan mereka menjadi bahan pertimbangan untuk calon rektor UI periode selanjutnya.

“Kami ingin rektor yang pro terhadap kepentingan mahasiwa dan masyarakat sekitar. Dan kami juga akan konsolidasi dengan temen-temen yang terdampak kebijakan baru ini seperti PNJ, sejauh ini sedang dalam tahap kajian dan survei mahasiswa yang menolak,” papar Manik.

Audiensi yang mereka adakan dengan Wakil Rektor UI, lanjut Manik, meminta untuk memperbaiki kebijakan baru tersebut. Sekaligus menghentikan rencana uji coba pelaksanaan penerapan secure parking di kawasan UI, pada 15-31 Juli.

Berdasarkan pantauan Radar Depok di lokasi demo, sepanjang jalan menuju Gedung Rektorat ratusan mahasiswa terus meneriaki yel-yel kritik kebijakan rektor. Lalu mereka juga membentangkan spanduk berisi penolakan terhadap beberapa kebijakan.

Sementara itu, Kepala Humas dan KIP UI, Rifelly Dewi Astuti menanggapi demo para mahasiswa dengan santai. Menurutnya, demo merupakan upaya berkomunikasi dan menjadi bagian dari demokrasi sehingga menjadi hal wajar dalam menyuarakan pendapat.

“Saya rasa demonstrasi sudah jadi hal yang wajar di kalangan mahasiswa, ini bentuk demokrasi yang baik dalam berpendapat,” ujarnya.

Dia menyebut, perawakilan mahasiswa selalu terlibat dalam kebijakan baru yang akan dilakukan oleh pihak kampus. Karena mahasiswa merupakan unsur penting dalam penerbitan suatu kebijakan di universitas. Dalam demo yang dilakukan ratusan mahasiwa ini, pihak rektorat yakni Direktur Kemahasiswaan UI Arman Nefi hadir mendinginkan suasana.

“Tidak ada satupun kebijakan yang dikeluarkan sebagai kebijakan prematur, karena berlandaskan permasalahan yang ada serta telah melalui analisa. Pertimbangan ini dari berbagai unsur dan untuk keberlangsungan UI,” pungkas Rifelly.(san)