ILUSTRASI
ILUSTRASI : Terungkap, 94,7 persen ASN menolak ibu kota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan. FOTO : JAWA POS

 

JAKARTA – Rencana Pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke daerah di Pulau Kalimantan, beberapa kali mendapatkan penolakan, kali ini penolakan tersebut berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penolakan ide Presiden RI, Joko Widodo tersebut, berasal dari hasil survei yang dilakukan Indonesia Development Monitoring (IDM).

Berdasarkan hasil survei IDM dari tanggal 7 – 20 Agustus 2019 tentang pemindahan pusat pemerintahan dan ibu kota negara, sebanyak 94,7 persen ASN menolak ibu kota dan pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan.

Direktur Eksekutif IDM Harly Prasetyo dalam keterangan tertulisnya menyebutkan, survei dalam bentuk tanya jawab dilakukan terhadap 1.225 responden ASN, mewakili 800 ribu PNS yang bertugas di pemerintahan pusat.

“Hasilnya sebanyak 94,7 persen ASN menolak ibu kota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan. Sebanyak 3,9 persen setuju, dan sisanya abstain,” ucap Harly.

Dia menerangkan, sebanyak 93,7 persen menolak ada yang beralasan khawatir dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan anak yang kurang bermutu. Hal itu, karena sarana yang berkualitas, banyaknya ada di DKI Jakarta.

“Sebanyak 92,6 persen ASN menyatakan gaji dan pendapatan mereka tidak akan mencukupi biaya hidup mereka di ibu kota baru,” ungkap Harly.

Bahkan saat ditanya lebih lanjut kepada ASN, jika mereka dipaksa untuk pindah bertugas ke ibu kota negara yang baru, maka 78,3 persen memilih untuk mengajukan pensiun dini dari tugasnya. Sedangkan yang akan ikut pindah ada 19,8 persen, dan sisanya menjawa tidak tahu.

Diketahui, survei yang dilakukan IDM ini menggunakan metode multistage dandom sampling dengan jumlah respondent 1.225, pada tingkat kepercayaan 95 persen dan memiliki margin of error -/+ 2,1 persen. (jwp/rd)

 

Editor : Pebri Mulya