KEBIJAKAN : Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta di bantu Polisi Lalu Lintas saat melakukan sosialisai perluasan ganjil-genap di ‎Jl. RS Fatmawati, Jakarta, Selasa (13/8). FOTO : JAWA POS
KEBIJAKAN : Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta di bantu Polisi Lalu Lintas saat melakukan sosialisai perluasan ganjil-genap di ‎Jl. RS Fatmawati, Jakarta, Selasa (13/8). FOTO : JAWA POS

 

JAKARTA – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengklaim perluasan ganjil genap, telah mendapatkan respon positif dari masyarakat. Dimana, dalam penerapannya, angkutan berbasis online meminta untuk dikecualikan dalam kebijakan perluasan ganjil genap.

“Intinya mereka (angkutan online) ingin ada pengaturan tentang penandaan terhadap angkutan online,” ujar Syafrin saat dihubungi, Jumat (30/8).

Namun, hal itu belum bisa dikabulkan pemprov DKI. Sebab, penandaan angkutan online telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018. Selain itu, Mahkamah Agung (MA) juga mengeluarkan putusan tidak membolehkan angkutan online diberi penanda. “Artinya jika Gubernur melakukan penandaan, bertabrakan dengan norma yang dijadikan peraturan,” tambah Syafrin.

Tetapi, Pemprov DKI tidak tinggal diam, dan mencari solusi bagi pengendara taksi online. Salah satunya melalui registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor di kepolisian. “Kita akan dorong terhadap kodifikasi dilakukan Korlantas. Kita sudah koordinasi dengan Dirjen Perhubungan Darat,” tegas Syafrin.

Di sisi lain, dia menyampaikan bahwa dari uji publik ini masyarakat memahami perluasan ganjil genap, untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta. Sebab selama ini, diketahui tingkat polusi udara di Jakarta sudah cukup parah.

Diketahui, dari data Dishub DKI, total ada 9.200 unit angkutan online di Jakarta. Angka itu belum termasuk angkutan online yang berasal dari pinggiran Jakarta. Jika ditotal, seluruh angkutan online yang ada di Jabodetabek angka mencapai puluhan ribu unit.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya (Ditlantas) memutuskan melakukan perluasan ganjil genap di 16 ruas jalan di Ibukota yang dibagi dalam 4 koridor. Total ruas jalan yang kenakan ganjil genap adalah 25, dimana sebelumnya sudah ada 9 ruas jalan yang diterapkan. Hal ini seiring degan diterbitkannya Intruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang pengendalian kualitas udara di Jakarta.

Perluasan ganjil genap meliputi, Jalan Pintu Besar Selatan, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Panglima Polim, Jalan Fatmawati (mulai simpang Jalan Ketimun 1 sampai dengan simpang Jalan TB Simatupang).

Selanjutnya, Jalan Suryopranoto, Jalan Balikpapan, Jalan Kiai Caringin, Jalan Tomang Raya, Jalan Pramuka, Jalan Salemba Raya, Jalan Kramat Raya, Jalan Senen Raya, dan Jalan Gunung Sahari (sampai simpang Jalan RE Martadinata).

Sementara itu, untuk waktu pelaksanaan tetap diberlakukan 2 waktu. Yakni pagi pukul 06.00-10.00. Sedangkan untuk yang sore ditambah durasinya dari pukul 16.00-21.00. Lebih lama 1 jam dari sebelumnya.

Kebijakan perluasan ganjil genap akan disosialisasikan kepada warga mulai hari ini sampai 8 September 2019. Sedangkan untuk uji coba pelaksanaannya mulai 12 Agustus hingga 6 September 2019. Memasuki 9 September sudah diberlakukan penindakan bagi yang melanggar. (jwp/rd)

 

Editor : Pebri Mulya