FOTO : KASNO
FOTO : KASNO

 

 

3 September, Anggota DPRD Kota Depok terpilih bakal dilantik. Untuk itu, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Aksi Pemberantasan Organ Korupsi (Kapok), Kasno menanamkan asa kepada 50 wakil rakyat ini.

Laporan : Ricky Juliansyah

 

 

RADARDEPOK.COM, – Pesatnya pembangunan dan kemajuan Kota Depok, seharusnya tak luput dari pengawasan para Wakil Rakyat, khususnya tumbuh dan maraknya pengembang perumahan tanpa izin (ilegal), tentunya menambah kerugian besar dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok yang bersumber dari restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Belum lagi Kota Depok kehilangan sejumlah aset fasos fasum dan yang tidak kalah pentingnya kewajiban pengembang menyerahkan tanah makam 2 persen dari luas tanah perumahan, kemudian, maraknya aksi tipu-tipu sejumlah oknum pengembang perumahan terhadap sejumlah konsumen.

“Dari beberapa permasalahan yang muncul tersebut, seharusnya dapat dicegah sejak dini, asalkan saja para Wakil Rakyat-nya bersungguh-sungguh tidak mencuri kesempatan dalam kesempitan alias 86 di lapangan, yang berakibat fatal menambah kesemerawutan Kota Depok ini,” kata Kasno.

Dari permasalahan-permasalahan yang sudah diurai tersebut, seharusnya DPRD Kota Depok kedepanya benar-benar mampu menjalankan fungsinya, yakni melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD, dengan menambah dan membuat Perda Inisiatif yang sudah ada, seperti contoh membuat Perda Pemasangan jaringan listik wajib memiliki IMB.

“Mengapa itu harus. Sebab, saat ini para mafia-mafia pengembang perumahan yang nakal, dengan sangat mudahnya membangun dan menjual perumahan tanpa IMB,” papar Kasno.

Andaikan ada regulasi atau Perda Pemasangan Jaringa nListrik wajib memiliki IMB, maka kerugian Pemkot Depok dari sektor PAD restribusi IMB dan aset fasos fasum maupun kerugian para konsumen korban sejumlah oknum pengembang perumahan yang nakal dapat dicegah sejak dini, atau DPRD Kota Depok punya nyali mengambil langkah tegas terhadap kinerja Walikota Depok beserta jajarannya terhadap maraknya pengembang perumahan yang ilegal.

“Namun kami sangat pesimis DPRD Kota Depok punya nyali mengambil langkah tegas. Justru sebaliknya, DPRD akan mengambil langkah lari seribu, maka dari itu sebaiknya DPRD Kota Depok main aman dan mengambil jalan tengah membuat regulasi baru atau Perda inisiatif, Perda Pemasangan Jaringan Listrik Wajib Memiliki IMB,” pungkasnya. (rd)

 

Editor : Pebri Mulya